×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat: Kekuasaan Melayani Diri Sendiri

Selasa, 20 Oktober 2020, 18:57 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Pengamat: Kekuasaan Melayani Diri Sendiri

Ilustrasi (Hersuben/law-justice.co)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf hanya mengedepankan kekuasaan yang melayani diri sendiri dan kroni-kroninya alias oligarki ketimbang memikirkan kepentingan khalayak.

Begitu kata analisis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto ketika menilai kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf dalam Webinar “Setahun Jokowi-Ma’ruf: Evaluasi dan Proyeksi Janji di Tengah Pandemi”, Selasa (20/10/2020).

Arif mengatakan, praktik oligarki yang semakin menguat tidak lepas akibat partai koalisi pemerintah yang dominan di DPR.

Alih-alih memuluskan kebijakan untuk memenuhi janji kampanye, kata Arif, yang terjadi justru "persekongkolan sehingga mengakibatkan negara melayani diri mereka sendiri".

Contohnya, produk legislasi. Menurut Arif, revisi UU KPK, UU Minerba, UU Mahkamah Konstitusi, dan UU Cipta Kerja terlihat jelas untuk mengakomodir kepentingan oligarki.

Hal senada juga disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Lucius Karus. Dengan dukungan politik yang memadai, seharusnya hal itu menjadi modal besar bagi Jokowi untuk memuluskan janji-janji kampanye.

“Sayangnya, setelah setahun berjalan, nampaknya ada persoalan serius dengan dominasi koalisi di parlemen,” jelas Lucius.

Dia mengatakan, saat ini Presiden Jokowi begitu mudah menjalankan kebijakan tanpa harus mendapat rintangan berarti di legislatif.

“Tapi pada saat yang sama kekuasaan yang begitu besar tanpa kontrol yang memadai dari parlemen menyebabkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak lagi mengacu kepada kepentingkan masyarakat,” imbuh Lucius.

 

Lemahkan Civil Society

Lebih jauh, Arif Susanto meyakini kekuasaan oligarki bakal semakin melemahkan kelompok masyarakat sipil alias civil society.

Civil society tidak berdaya berhadapan dengan negara, karena negara isinya adalah persekongkolan,” tegas Arif.

Selain itu, menurut Arif, oligarki juga menjadi ancaman terbesar demokrasi.  “Negara kini adalah ancaman terbesar bagi demokrasi. Tidak saja karena pengambilan keputusan menjadi kian independen, tetapi juga karena berbagai bentuk pelemahan terhadap oposisi dan civil society," ujarnya.

Dia semakin yakin bahwa demokrasi elektoral sekadar karpet merah bagi konsolidasi kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik. “Dan ketika duduk di tahta, justru mengalienasi kepentingan warga negara,” tukas Arif.

 

Kinerja Program Buruk

Dari aspek implementasi program kerja, Arif Susanto menilai kinerja satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf juga buruk.

“Bahkan Presiden sendiri mengeluhkan kinerja kabinetnya, mulai dari problem komunikasi, serapan anggaran, hingga penanganan Covid-19,” jelas analis politik dari Exposit Strategic itu.

Menurut Arif, pemerintah nyaris tidak punya desain strategi yang memadai untuk menanggulangi pandemi.

“Setelah sekitar delapan bulan, sebaran Covid-19 masih tinggi dan mitigasi dampak pandemi juga belum mengubah situasi buruk,” terang Arif.

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Aisah Putri Budiarti menambahkan, kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf yang belum memuaskan juga terlihat dari implementasi sejumlah program prioritas pada 2020.

Salah satunya, realisasi program prioritas pembangunan SDM. Menurut Aisah, hingga saat ini program ini masih belum optimal, jika tak patut dikatakan buruk.

“Yang digadang-gadang pemerintah adalah kartu prakerja, tapi ternyata kartu prakerja pada tahapan implementasi problematik sekali,” jelas Aisah.

Lalu, penyederhanaan regulasi lewat omnibus law. Program prioritas ini memang berhasil diimplementasikan menyusul lahirnya UU Cipta Kerja, tapi menurut Aisah, proses perumusan dan pengesahan aturan sapu jagat itu menimbulkan problem.

Problemnya, kata Aisah, antara lain proses perumusannya tidak dijalankan secara hati-hati meski sejak awal publik sudah mewanti-wanti. Selain itu, penyusunannya tidak inklusif di mana tiada ruang partisipasi bagi masyarakat sipil.

Demikian juga dengan program prioritas transformasi ekonomi. “Sudah banyak ekonomi yang bilang bahwa belum ada kebijakan riil yang secara efektif berdampak pada transformasi ekonomi,” tukas Aisah.

Dari sejumlah program prioritas yang dirancang Jokowi-Ma’ruf pada awal pemerintahannya, “kita belum bisa menyatakan kabar gembira kecuali infrastruktur. Ini menjadi catatan dalam satu tahun pemerintah Jokowi,” pungkas Aisah.

Tagar. #partisipasi masyarakat #dpr #jokowi #oligarki

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya