×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Sertifikasi Halal UMKM Butuh Rp12,6 T

Senin, 28 September 2020, 17:03 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Sertifikasi Halal UMKM Butuh Rp12,6 T

Ilustrasi (Foto: Republika)

Infoanggaran.com, Jakarta – Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Andin Hadiyanto mengatakan, kebutuhan anggaran untuk sertifikasi halal usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) bisa mencapai Rp12,6 triliun.

Berdasarkan data BPS, jumlah pelaku mikro kecil yang makanan minuman sekitar 3,7 juta. "Kalau Rp3,4 juta per sertifikat, total kebutuhan dananya Rp12,6 triliun," jelas Andin, Senin (28/9/2020).

Kendati demikian, Andin membeberkan bahwa jumlah anggaran tersebut masih bisa ditekan menjadi Rp12,5 triliun. Syaratnya, ndustri menengah besar yang jumlahnya mencapai 66,2 ribu dikenakan tarif sertifikasi sebesar Rp5 juta.

Artinya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) memiliki surplus Rp106 miliar yang dipakai untuk membantu pembiayaan sertifikasi halal UMKM.

"Jadi ada gap sebesar Rp12,5 triliun yang harus kita biayai dari APBN," terang Andin.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bahwa proses sertifikasi halal gratis bagi pelaku UMKM dengan omset di bawah Rp1 miliar.

Kebijakan tersebut merupakan hasil nota kesepahaman antara Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kemenkop UKM, Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Nantinya, pembebasan tarif tersebut juga akan diatur lebih lanjut lewat Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di mana UMKM tidak dikenai biaya sertifikasi.

Selain itu, kata Andin, nantinya kementeriannya juga akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan menyangkut range atau kisaran harga sertifikasi.

"Ini dalam upaya responsif terhadap perubahan kondisi sekaligus ruang gerak bagi Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJH) untuk melakukan cross subsidi," pungkasnya.

 

Hampir Rampung

Lebih lanjut Andin menjelaskan bahwa pembahasan soal besaran tarif sertifikasi halal sudah relatif menyempit sejak Juni 2020. "Hampir di ujung," ujarnya.

Rencananya, regulasi mengenai tarif sertifikasi halal akan dikeluarkan setelah pembahasan RUU Cipta Kerja rampung. Sebab, rancangan beleid tersebut memuat beberapa poin yang menyangkut tarif sertifikasi halal, termasuk pembebasan biaya untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Pelaku UMK bisa mendapatkan sertifikat halal berdasarkan pernyataan mereka sendiri yang tetap merujuk pada standar halal dari BPJPH.

Prosesnya, BPJPH akan memverifikasi dokumen persyaratan pelaku UMK sesuai standar. Apabila dianggap memenuhi ketentuan, BPJPH akan menerbitkan sertifikatnya.

Dengan keterkaitan dari dua regulasi tersebut, Andin mengatakan, pemerintah akan melihat hasil akhir beleid RUU Cipta Kerja terlebih dahulu sebelum mengeluarkan PMK. "Karena ada Cipta Kerja, kita tunggu saja sampai (Rancangan) UU Cipta Kerja selesai, baru kita selaraskan lagi," tandasnya.

Tagar. #UMKM #kemenkeu #ruu cipta kerja #sertifikasi halal #MUI #UMK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin