×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Serapan Minim, Anggaran Dana Desa Jember Borpotensi Dikurangi

Jumat, 09 April 2021, 12:26 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Serapan Minim, Anggaran Dana Desa Jember Borpotensi Dikurangi

Ilustrasi. (mediaindonesia.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Serapan Dana Desa di Jember masih minim. Selama triwulan I tahun anggaran 2021, pemerintahan desa di kabupaten ini hanya mampu menyerap sebesar Rp24,9 miliar dari total dana desa yang mencapai Rp312 miliar.

Realisasi sebesar 7,9 persen itu kebanyakan untuk penerapan posko pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro sesuai instruksi pemerintah pusat, alih-alih untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Bahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sama sekali belum terserap triwulan I tahun anggaran 2021.

Kepala Seksi Bank dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Jember Kaswiyono mengatakan, realisasi dana desa dan DAK Fisik di Jember mengalami banyak kendala.

Salah satu penyebabnya, kekosongan bupati sebelumnya. “Mutasi besar-besaran di lingkungan pemda juga menjadi kendala lain dalam penyaluran DAK Fisik dan dana desa di Jember,” ujar Kaswiyono, dikutip Jawapos.com pada Jumat (9/4/2021).

Akibatnya, kata dia, dana bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan dana regular belum tersalurkan ke masyarakat desa.

Terlepas dari berbagai kendala tersebut, Kaswiyono mengatakan dana desa Jember boerpotensi dikurangi pada 2022 mendatang jika serapan anggaran tahun ini tidak maksimal.

Lebih lanjut, dia menjelaskan realisasi Jember masih kalah dengan Kabupaten Lumajang yang sudah menyerap anggaran sebesar Rp37,2 miliar pada triwulan I. Padahal, total dana desa di Lumajang hanya Rp197,6 miliar.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Jember Adi Wijaya mengakui, dana desa DAK Fisik pada triwulan I memang jauh dari target.

Kendati begitu, Adi berjanji bakal mengakselerasi serapan dana desa. “Rencananya, kami bakal merealisasikan 40 persen anggaran yang sudah disusun oleh tiap-tiap desa pada triwulan pertama April (2021) ini,” jelas dia.

Besaran persentase tersebur termasuk 7,9 persen untuk penerapan posko PPKM dan jatah BLT untuk lima bulan dari Januari hingga Mei 2021. “Sedangkan untuk sisanya, akan dialokasikan berdasar susunan anggaran di setiap desa,” pungkas Adi.

Tagar. #Dana Desa #blt dana desa #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju