×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Serapan Anggaran Daerah Buruk, FITRA Usul Penyederhanaan Mekanisme dan Regulasi Batas Minimal

Jumat, 16 Juli 2021, 23:34 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Serapan Anggaran Daerah Buruk, FITRA Usul Penyederhanaan Mekanisme dan Regulasi Batas Minimal

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Serapan anggaran daerah, baik provinsi maupun kota dan kabupaten hingga kuartal II 2021, masih buruk. Padahal, rendahnya serapan anggaran bakal berdampak pada lambatnya pembangunan dan buruknya penanganan dampak Covid-19 yang yang kini perkembangannya kian mengkhawatirkan.

Berdasarkan data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), serapan anggaran pemerintah provinsi per 9 Juli 2021 baru 33,78 persen, sedangkan untuk kabupaten dan kota baru di angka 28,46 persen dan 33,48 persen. Angka ini lebih rendah dibanding serapan  pada bulan yang sama (yoy) 2020. Serapan anggaran pemprov pada 2020 di angka 37,90 persen, sementara serapan anggaran kabupaten dan kota pada 2020 mencapai 37,50 persen.

Menyikapi kondisi tersebut, Sekjen FITRA Misbah Hasan mengusulkan agar Kemenkeu dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu menyederhanakan mekanisne Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dengan tetap memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas. "Tetap melalui lelang terbuka yang diumumkan secara online dan bisa dipantau oleh masyarakat,” kata Misbah kepada Infoanggaran.com, Jumat (16/7/2021) malam.   

Bersamaan dengan itu, Kemendagri juga perlu membuat regulasi batas minimal serapan anggaran bagi Pemda per semester sekaligus punishment bagi pemda yang tidak memenuhi batas minimal. "Hal tersebut agar target belanja daerah lebih terukur, mengingat tradisi serapan tinggi di akhir tahun masih kuat melekat di birokrasi daerah," ujar Misbah.

 

Kurang 'Gercep'

Lebih jauh, Misbah menilai rendahnya serapan anggaran daerah menunjukkan bahwa kinerja pemda secara umum sangat memprihatinkan dan kurang 'gercep'. Padahal, pandemi gelombang dua saat ini lebih parah dengan angka keterpaparan harian lebih dari 50 ribu orang. Jumlah korban meninggal pun semakin tinggi.

Dalam kondisi darurat tersebut, pemda seakan menjalankan roda pemerintahan secara 'biasa-biasa saja'. Padahal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah dan pemda adalah membuat terobosan agar anggaran daerah segera dibelanjakan sebagai respons darurat pandemi gelombang dua.

Apalagi, Pemda diwajibkan untuk merealokasi 35 persen belanja barang/jasa dan belanja modal untuk Penanganan Covid-19. Untuk itu, Pemda seharusnya lebih akseleratif menggunakan anggaran. “Yang paling utama adalah pemenuhan segera fasilitas rumah sakit yang menangani Covid-19, seperti pengadaan APD yang berkualitas, ventilator, tabung oksigen, masker,” jelas Misbah.

Selain itu, Pemda bisa memperbanyak ruang perawatan dan bila perlu mendirikan  Rumah Sakit (RS) non-permanen. "Karena banyak daerah-daerah, terutama di Jawa, yang RS-nya sudah tidak mampu menampung pasien," imbuhnya.

Misbah juga mengingatkan pemerintah agar melibatkan publik untuk percepatan serapan anggaran daerah. Hal tersebut bisa dilakukan melalui skema Swakelola Tipe III dan Tipe IV dengan memberi ruang bagi organisasi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

Terakhir, pemerintah dan pemda perlu mengambil opsi lockdown untuk daerah-daerah zona merah. “Atau bila perlu secara nasional dan memanfaatkan anggaran yang belum terserap untuk 'bantalan' bantuan sosial,” pungkas Misbah.

 

 

 

 

 

 

 

Tagar. #kemenkeu #kemendagri #belanja daerah #serapan anggaran #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19