×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Sekolah Negeri Kebanyakan Diisi Siswa Kaya, Nadiem Hapus UN

Jumat, 11 Desember 2020, 19:54 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Sekolah Negeri Kebanyakan Diisi Siswa Kaya, Nadiem Hapus UN

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan bahwa pihaknya mengganti Ujian Nasional (UN) menjadi Asesmen Nasional (AN) karena kebanyakan di sekolah negeri diisi siswa yang mampu secara ekonomi.

Penemuan tersebut ia dapat dari hasil seleksi PISA (Program Penilaian Pelajar Internasional). Dalam seleksi yang dilakukan di 77 negara itu, juga dilakukan analisa terhadap latar belakang ekonomi siswa.

"Aneh kan, siswa dengan tingkat ekonomi tinggi di sekolah negeri, yang rendah di sekolah swasta. Bagi kita yang mikir sekolah swasta mahal-mahal itu mispersepsi. Kebanyakan sekolah swasta di daerah yang tidak mampu," jelas Nadiem, Jumat (11/12/2020).

Lebih lanjut, data PISA itu menyatakan bahwa di Indonesia ditemukan kebanyakan siswa dengan ekonomi rendah justru belajar di sekolah swasta.

Menurut Nadiem, hal ini bisa terjadi karena sistem masuk sekolah negeri berdasarkan nilai UN. Siswa yang bisa masuk ke sekolah negeri, menurut dia, adalah yang memiliki nilai UN tinggi sebelum ada sistem zonasi, sedangkan yang memiliki nilai rendah tersingkir ke sekolah swasta.

"Yang dapat UN tinggi yang orang tuanya mampu bimbel anaknya untuk dapat angka lebih tinggi. Anak yang enggak punya uang enggak masuk. Lucu, kan? Sesuatu hal yang untuk kebaikan malah jadi instrumen diskriminatif," ujarnya.

Sebelumnya, pada beberapa kesempatan Nadiem juga kerap menegaskan bahwa sekolah negeri seharusnya diisi oleh siswa yang tidak mampu karena biayanya ditanggung oleh pemerintah.

 

Hapus UN

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, Mendikud akhirnya memutuskan mengubah sistem seleksi sekolah negeri dan menghapus UN. AN yang menjadi pengganti dibuat sebagai seleksi yang tidak bisa dipelajari lewat bimbingan belajar (bimbel).

Ia mengatakan AN nantinya akan mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang tidak bisa dipelajari seperti UN. “AN juga tidak akan berdampak pada siswa, melainkan untuk mengevaluasi sekolah,” kata dia.

Nadiem pun tidak merekomendasikan sejumlah program bimbingan belajar yang mengklaim dapat mempersiapkan siswa untuk AN yang saat ini mulai bermunculan. “Upaya itu hanya akan buang-buang uang,” tegasnya.

Sebagai informasi, AN dijadwalkan akan berlangsung pada Maret-April 2021 untuk jenjang SMP, SMA dan Paket A, B, C, serta Agustus 2021 untuk jenjang SD.

Tidak seperti UN, AN tidak perlu diikuti semua siswa pada angkatan tertentu. AN hanya dilakukan oleh maksimal 45 siswa kelas VIII dan XI, serta 35 siswa V per sekolah.

Tagar. #mendikbud #kemendikbud #pendidikan #hapus UN #nadiem makarim

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju