×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya

Jumat, 27 November 2020, 17:12 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemerintah memangkas puluhan Proyek Strategis Nasional (PSN). Dari total 269 usulan proyek dan program dari Kementerian, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Usaha Swasta menjadi 201 proyek.

"Pemerintah telah melakukan evaluasi dengan sangat hati-hati terhadap semua usulan PSN, dengan mempertimbangkan semua aspek dan menggunakan berbagai kriteria, baik kriteria dasar, strategis, maupun operasional," jelas Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (27/11/2020).

Kriteria dasar tersebut, antara lain, kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), rencana strategis, rencana tata ruang atau aturan khusus.

“Kemudian, mempertimbangkan kriteria strategis, antara lain memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, keselarasan antar sektor, dan pertimbangan distribusi proyek secara regional,” lanjut Airlangga.

Selain itu, dari sisi pertimbangan kriteria operasional, antara lain memiliki studi kelayakan yang berkualitas, memiliki nilai investasi di atas Rp500 miliar dan penyelesaian konstruksi paling lambat di kuartal III 2024 (kecuali proyek di sektor minyak dan gas yang dapat memulai konstruksi paling lambat di kuartal III 2024), serta berperan mendukung pusat kegiatan ekonomi.

 

10 Program Prioritas

Lebih lanjut Airlangga menuturkan, berdasarkan kriteria di atas, pemerintah memutuskan 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor, dengan total nilai investasi sebesar Rp4.809,7 triliun, telah ditetapkan sebagai daftar PSN terbaru dalam Perpres Nomor 109 tahun 2020.

Proyek dan program PSN tersebut memperoleh pembiayaan yang bersumber dari APBN/ APBD, BUMN, dan/atau Swasta.

"Pada 2021, kami akan melanjutkan percepatan PSN dengan target penyelesaian 38 Proyek dengan total nilai investasi sebesar Rp464,6 triliun. Percepatan ini diharapkan dapat mendorong perekonomian melalui peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pemulihan industri dan pariwisata," jelasnya.

 

Investasi

Airlangga menerangkan beberapa materi pokok dan substansi pengaturan dalam Perpres 109/2020 yang ditambahkan, ditujukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Hal itu diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan pusat, antara lain terkait dengan perizinan PSN, pemberian stimulus kepada PSN (tarif nol persen untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas PSN), dan PSN harus mengutamakan penciptaan lapangan kerja.

“Saya berharap pembangunan PSN dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam rangka pemulihan ekonomi karena pandemi,” tegasnya.

Daftar PSN tersebut juga mendapatkan kemudahan-kemudahan lebih lanjut yang diatur dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta peraturan-peraturan turunannya.

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) memperkirakan penciptaan lapangan kerja langsung dari pekerjaan konstruksi sebanyak 878 ribu di 2021 dan 938 ribu di 2022.

Sebagai informasi, daftar PSN beberapa kali mengalami perubahan. Pertama kali ditetapkan melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 yang meliputi 225 Proyek dan 1 Program. Kemudian, direvisi pada 2017 melalui Perpres Nomor 58 Tahun 2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program. Lalu, direvisi kembali pada 2018 melalui Perpres Nomor 56 Tahun 2018 yang meliputi 223 Proyek dan 3 Program.

Sejak 2016 sampai 20 November 2020, Kemenko Perekonomian mencatat 100 proyek senilai Rp588,9 triliun telah diselesaikan.

Tagar. #airlangga hartarto #kemenko perekonomian #proyek strategis #proyek prioritas #RPJMN

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun