×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Sebulan Naik Rp82,22 Triliun, Utang Pemerintah Tembus Rp6.500 Triliun

Jumat, 28 Mei 2021, 19:29 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Sebulan Naik Rp82,22 Triliun, Utang Pemerintah Tembus Rp6.500 Triliun

Ilustrasi: koransulindo.com

Infoanggaran.com, Jakarta - Utang pemerintah naik Rp82,22 triliun menjadi Rp6.527,29 triliun per April 2021. Pada akhir bulan sebelumnya, utang pemerintah berada di angka Rp6.445,07 triliun.

Merujuk dari data APBNKiTa yang dikeluarkan Kemeneterian Keuangan (Kemenkeu), Jumat (28/5/2021), rasio utang pemerintah sebesar 41,18 persen terhadap Produk Domestik (PDB) ini terbilang masih aman. Sebab, batas dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara maksimal 60 persen dari PDB.

Namun secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu."Hal ini disebabkan kondisi ekonomi Indonesia yang masih berada dalam fase pemulihan akibat perlambatan ekonomi yang terjadi di masa pandemi covid-19," tulis keterangan tersebut.

Dari total utang Rp6.527,29 triliun, utang dari Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp5.661,54 triliun atau 86,74 persen. Sementara pinjaman sebesar Rp865,74 triliun atau 13,26 persen dari keseluruhan utang pemerintah.

Secara rinci, SBN terdiri dari domestik sebesar Rp4.392,96 triliun terdiri Surat Utang Negara (SUN) Rp3.577,61 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp815,35 triliun. Sedangkan SBN valas Rp1.268,58 triliun yang terdiri SUN Rp1.023,6 triliun dan SBSN Rp244,98 triliun.

Sementarta itu, pinjaman pemerintah terdiri atas pinjaman luar negeri sebesar Rp853,42 triliun. Ini terbagi menjadi pinjaman bilateral Rp328,59 triliun, multilateral Rp480,81 triliun, serta commercial bank Rp44,02 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negeri sebesar Rp12,32 triliun.

"Peningkatan pembiayaan pemerintah tetap dilakukan menurut koridor yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai otoritas, termasuk DPR sebagai lembaga yudikatif dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter," lanjut keterangan tersebut.

Tagar. #APBNKita #utang #utang luar negeri #sbn #rasio utang pemerintah

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19