×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Sanksi Pidana PPKM, ICJR: Tidak Boleh Ada Pemenjaraan

Rabu, 21 Juli 2021, 12:28 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Sanksi Pidana PPKM, ICJR: Tidak Boleh Ada Pemenjaraan

Ilustrasi. (bisnis.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menegaskan, penerapan sanksi atas pelanggaran pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak boleh menggunakan pidana penjara.

“Pemerintah membuat kebijkaan soal sanksi tanpa memperhatikan tata hukum yang ada, terlalu sering menerobos kewenangan. Hal ini merupakan masalah besar untuk pemerintah saat ini,” ujar peneliti ICJR Maidina Rahmawati melalui keterangan tertulis, Rabu (21/7/2021).

Pernyataan Maidina disampaikan merespons Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 16 Tahun 2021 yang mengatur pemberlakukan sanksi pidana bagi orang yang melanggar PPKM. 

Maidina membeberkan, sanksi pidana diatur dalam diktum ke-10 huruf c, yang menyatakan setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan KUHP Pasal 212 sampai dengan Pasal 218, UU Nomor 4 tahun 1984 tetang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, perda, perkada, dan ketentuan lain. 

Menurut dia, aturan tersebut terkesan begitu mudah menyatakan sesorang melakukan tindak pidana. Padahal masing-masing aturan yang dirujuk memilki unsur tindak pidana yang jika ingin diterapkan harus dibukti berdasarkan unsur tersebut.

“Hukum pidana tidak serta merta dapat begitu saja diterapkan tanpa memperhatikan unsur perbuatan jahat,” jelas dia.

Terlebih lagi, kata Maidina, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur bahwa sanksi pidana hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan perda, tidak tersedia untuk Instruksi Menteri Dalam Negeri. 

 

Sejak PSBB

Lebih lanjut Maidina menjelaskan bahwa karut marutnya permasalahan penegakan hukum pelanggar kebijakan pembatasan sosial sudah ada sejak awal pandemi, terutama ketika pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Saat itu, pemerintah membuat Peraturan Pemerintah tentang PSBB untuk penanggulangan Covid-19 tidak mematuhi tata aturan, sehingga penerannya di lapangan sewenang-wenang, tidak memperhatikan tata hukum yang ada dan standar hukum pidana. 

Kesalahan ini terjadi lagi dalam pelaksanaan PPKM. Hal ini menandakan bahwa bahasan tentang sanksi pelaksaan PSBB ataupun PPKM tidak dibahas secara serius. "Padahal pemberlakukan sanksi memuat pelanggaran hak asasi manusia berkaitan dengan exercise aparat pemerintah dan penegak hukum menjalankan kewenangannya,” imbuh Maidina.

Alhasil banyak kasus yang terjadi. Misalnya, warga dihukum dengan denda sementara aparat berkerumun tidak dihukum, alat-alat berjualan masyarakat miskin disita tanpa mekanisme pemulihan dan uji yang jelas.

Bahkan ada kasus di Tasikmalaya di mana pelanggar PSBB justru dijatuhi pidana penjara karena tidak sanggup membayar denda. “Hal ini sangat memprihatinkan, baik dari kebijkanan maupun kepekaan aparat penegak hukum,” kata Maidina.

 

Masalah Baru

Maidina menilai, pemidanaan terhadap pelanggar PPKM justru bisa menimbulkan masalah baru. Pasalnya, penjara di Indonesia penuh sesak, banyak penyebaran penyakit, pun menambah beban biaya tambahan lantaran harus melalui serangkaian protokol kesehatan ketika masuk penjara.

“Aparat penegak hukum harusnya lebih sensitif dan progresif melihat hal ini,” terang dia.

Terlebih, PPKM ditujukan untuk menanggulangi penyebaran virus, di mana masyarakat diminta untuk di rumah dan tidak berinteraksi dengan orang yang tidak tinggal serumah.

Atas dasar itu, hukuman tidak mesti denda dan penjara dalam Lapas. “Bisa secara progresif diperkenalkan penahanan rumah sebagai hukuman, kerja sosial berkontribusi pada penanggulangan wabah, dan lain sebagainya,” pungkas Maidina.

Tagar. #PPKM Darurat #PPKM #icjr #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak