×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Salah Bikin Perda PDRD, Pemda Bakal Kena Sanksi

Rabu, 27 Januari 2021, 19:57 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Salah Bikin Perda PDRD, Pemda Bakal Kena Sanksi

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal memberi sanksi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang salah membuat peraturan daerah (perda) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Hal itu sesuai dengan aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Bentuk sanksi yang bisa dilakukan adalah melalui transfer ke daerah dan detail kalau ternyata perda-perda yang dianggap ganggu iklim investasi tidak dilakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku," ungkap Wamenkeu Suahasil Nazara dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (27/1/2021).

Lebih lanjut Suahasil menjelaskan, bentuk sanksi antara lain penundaan atau pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan atau Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan.

“Pemotongan 10 persen dikenakan bila kepala daerah menyampaikan rancangan perda PDRD lebih dari tiga hari kerja,” tuturnya.

Sementara itu, sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan atau DBH Pajak Penghasilan sebesar 15 persen dikenakan bila kepala daerah tidak melakukan perubahan perda lebih dari 15 hari.

Sanksi tersebut bisa dicabut bila pemda yang dikenai sanksi telah memenuhi kewajibannya tersebut.

“Jika tidak memenuhi kewajiban sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, DAU atau DBH Pajak Penghasilan yang ditunda disalurkan kembali sebelum tahun anggaran berakhir,” pungkasnya.

 

Penetapan Tarif

Lebih lanjut, RPP itu juga akan mengatur tata cara penetapan tarif dan retribusi yang berlaku secara nasional. Termasuk di dalamnya insentif, pengawasan pelaksanaan PDRD, hingga tata cara pemberian sanksinya.

"Tata cara pengenaan sanksinya diatur dalam peraturan pemerintah dan juga tata cara pencabutan sanksi tersebut," jelasnya.

Untuk penetapan penyesuaian tarif nantinya berdasarkan review dari Menteri Keuangan dan ditetapkan dengan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres tersebut mengatur paling sedikit enam ketentuan, seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendapat fasilitas penyesuaian tarif.

Kemudian, jenis pajak dan atau retribusi yang akan disesuaikan. Selanjutnya berisi besaran penyesuaian tarif; mulai berlakunya penyesuaian tarif, jangka waktu penyesuaian tarif serta daerah yang memperoleh penyesuaian tarif.

Untuk perdanya, Suahasil memastikan pihaknya akan menyiapkan mekanisme pengawasan perda PDRD dalam RPP tersebut.

“Pengawasan atas Perda PDRD ini, kata Suahasil, dilakukan oleh Menkeu dan Mendagri.

Sementara dalam melakukan monitoring dan evaluasi perda, Menkeu dan Mendagri berkoordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemda terkait. Jika ditemukan ketidaksesuaian, Menkeu merekomendasikan perubahan kepada Mendagri.

Setelah itu, Mendagri minta pemda untuk segera melakukan perubahan perda paling lama lima hari setelah rekomendasi diterima. Di lain pihak, kepala daerah wajib melakukan perubahan perda PDRD paling lama 15 hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima.

Tagar. #kemenkeu #DBH #pemda #retribusi daerah #PDRD #DAK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 11:17 WIB

Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih

Program food estate yang digarap oleh masing-masing kementerian tersebut harus ada segmentasi bidang garap dan lahan yang tegas dan jelas.

selengkapnya
Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih