×
×
Sabtu, 28 November 2020
OBS 2019
loading content

Saatnya DKI Mereformasi Program Perlindungan Sosial

Jumat, 02 Oktober 2020, 18:51 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Saatnya DKI Mereformasi Program Perlindungan Sosial

Ilustrasi (okezone.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Koalisi Pemantau Bansos Jakarta meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mereformasi program perlindungan sosial lokal agar bisa menyasar seluruh keluarga miskin yang layak mendapat bantuan.

Hal tersebut disampaikan koalisi yang terdiri dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), Perkumpulan Inisiatif, dan Kota Kita dalam webinar “Reformasi Kebijakan Perlindungan Sosial di DKI Jakarta,” Jumat (2/10/2020).

Abu Bakar, salah satu anggota koalisi dari FITRA, menyatakan bahwa skema perlindungan sosial dari pemerintah pusat seperti PKH dan bantuan pangan non tunai (BNPT) belum mampu mengatasi risiko sosial bagi warga DKI Jakarta.

Begitu juga dengan program perlindungan sosial lokal yang didanai APBD Jakarta seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), hingga bantuan sosial yang disalurkan dalam mengatasi risiko sosial di masa pandemi.

“Di lapangan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial tersebut,” jelas Abu

Menyikapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen dalam melindungi masyarakat miskin.

Bantuan saat pandemi Covid-19 misalnya, kata Riza, Pemprov DKI telah menggulirkan program perlindungan sosial lewat bantuan sosial, pengobatan, hingga stimulus fiskal.

“Keluarga miskin harus sepenuhnya masuk ke dalam perlindungan sosial (dari) pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelas Riza.

Hal senada disampaikan Wakil Kepala Bappeda DKI Jakarta Tri Indrawan. Menurutnya, program perlindungan sosial yang didanai APBD DKI itu guna melengkapi program yang digulirkan oleh pemerintah pusat.

“Itu bentuk dukungan Pemprov Jakarta terhadap masyarakat miskin. Jadi, kami telah berusaha untuk menjaga masyarakat miskin yang ada di Jakarta,” tukas Tri.

 

Bermasalah

Koalisi Pemantau Bansos Jakarta tidak meragukan komitmen Pemprov DKI dalam menjalankan program perlindungan sosial lokal.

Dari segi politik anggaran, misalnya. Anggaran perlindungan sosial cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Ini dapat dilihat dari anggaran program perlindungan sosial pada 2020 yang mencapai Rp7,8 triliun atau naik sekitar Rp1 triliun dari tahun sebelumnya.

Hanya saja, menurut Abu Bakar, program perlindungan sosial DKI masih menyisakan bermasalah.

Nilai bantuan belum memadai, salah satunya. Menurut Abu, program perlindungan sosial terutama bansos khusus pandemi Covid-19 belum mampu menangani risiko sosial yang tengah dihadapi warga miskin Jakarta.

“Bahkan, berbagai program perlindungan sosial belum mampu meningkatkan kesejahteraan rumah tangga miskin untuk keluar dari kemiskinannya secara permanen,” jelas Abu.

Masalah lainnya adalah program perlindungan sosial belum sepenuhnya menyasar seluruh warga miskin yang mendapatkan bantuan dari Pemprov Jakarta.

Ari Nurman dari Perkumpulan Inisiatif menambahkan, permasalahan program perlindungan sosial di DKI bukan isapan jempol belaka.

Koalisi, kata Ari, telah melakukan audit sosial terhadap program bantuan sosial di DKI dengan melakukan pendataan masyarakat miskin hingga monitoring penyaluran bansos khusus Covid-19.

Contohnya, program PKH tak menjangkau seluruh keluarga miskin yang layak menjadi keluarga penerima manfaat (KPM). Hal ini lantaran data awal yang digunakan merupakan basis data terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang notabene pendataanya dilakukan pada 2015 lalu.

Ari tak menampik bahwa program pemerintah pusat itu memungkinkan masyarakat miskin yang merasa layak mendaftar menjadi KPM-PKH. 

Tetapi, Ari menilai pendaftaran mandiri calon KPM-PKH ternyata bermasalah jugas. Antara lain, surat rekomendasi calon KPM-PKH dari kelurahan, verifikasi dan validasi sering luput, hingga musyawarah kelurahan tidak terbuka.

Kalaupun terdaftar jadi calon KPM-PKH lewat pendaftaran mandiri, “masih harus terganjal pemeringkatan yang tertutup, kriteria tidak jelas, dan tidak ada umpan balik bagi register,” tukas Ari.

Begitu juga dengan bantuan sosial khusus Covid-19 berupa paket sembako masih menimbulkan permasalahan di lapangan. Hal ini ditemukan usai koalisi melakukan monitoring terhadap penyaluran bansos pada tahap I, III dan IV.

Berdasarkan hasil monitoring koalisi, kata Ari, sejumlah permasalahan yang ditemukan dalam penyaluran bansos mulai dari bantuan tidak sesuai kebutuhan, duplikasi bantuan, hingga jumlah bantuan berkurang.

 

Dukungan Politik

Kendati masih banyak permasalahan, Koalisi Koalisi Pemantau Bansos Jakarta meyakini Pemda DKI mampu mereformasi program perlindungan sosial menjadi lebih baik.

Sebab, ruang fiskal DKI Jakarta cukup mumpuni. Selama 2017-2019 misalnya, ruang fiskalnya lebih dari 50 persen dari total APBD’

“Besarnya ruang fiskal ini dapat dimanfaatkan Pemprov DKI Jakarta untuk memperluas skala program perlindungan sosial baik dalam hal kepesertaan maupun nilai bantuan,” jelas Abu Bakar, mewakili koalisi.

Hanya saja, kata Abu, modalitas itu perlu ditopang dengan dukungan politik dari para pengambil kebijakan. Gubernur, Wakil Gubernur, dan DPRD perlu memberikan dukungan dan komitmen politiknya terhadap penyempurnaan program perlindungan sosial lokal.

Selain itu, Bappeda DKI Jakarta juga perlu ambil bagian, yaitu menyiapkan kajian teknokratis penyempurnaan program perlindungan sosial dengan mensinergikan terhadap rencana pemerintah jangka menengah daerah (RPJMD).

Begitu juga dengan Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai pelaksana program. Menurut Abu, Dinsos DKI harus mampu melaksanakan pembahasan skema penanggaran hingga pendataan dan validasi kelompok penerima sasaran program perlindungan sosial.

Lebih jauh, koalisi mengingatkan bahwa reformasi program perlindungan sosial bisa dilakukan tanpa harus mengubah konsep dasar dan skema program tersebut.

Abu mengatakan, Pemprov DKI cukup fokus pada penyempurnaan program reguler terutama terkait komponen dasar dengan nilai yang ditentukan pemerintah untuk diberkan kepada penerima manfaat.

Selain itu, memastikan penerima manfaat program adalah seluruh rumah tangga miskin pada semua kategori mulai dari sangat miskin hingga rentan miskin.

Kemudian, penyempurnaan prosedur pendaftaran dan distribusi bantuan lebih transparan termasuk proses verifikasi, validasi, hingga pemeringkatan.

Terakhir, reformasi program perlindungan sosial harus berdasarkan program prioritas. “Artinya, agenda penyempurnaan program perlindungan sosial di DKI Jakarta harus menjadi agenda prioritas pemerintah yang tertuang dalam dokumen kebijakan resmi,” pungkas Abu Bakar.

Tagar. #Seknas FITRA #bansos covid-19 #program perlindungan sosial #data penerima bansos

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 23 November 2020, 11:48 WIB

Laksanakan Open Government, Pemprov NTB Tuai Pujian Internasional

Pemprov NTB mengusulkan tiga inovasi keterbukaan informasi publik.

selengkapnya
Laksanakan Open Government, Pemprov NTB Tuai Pujian Internasional
Anies Bakal Beri Sanksi Penolak Vaksin di DKI

Kamis, 19 November 2020, 14:41 WIB

Anies Bakal Beri Sanksi Penolak Vaksin di DKI