×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

RUU TPKS Disahkan, Komnas Perempuan: Pengaduan Bakal Meningkat

Selasa, 12 April 2022, 17:01 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

RUU TPKS Disahkan, Komnas Perempuan: Pengaduan Bakal Meningkat

Ketua DPR Puan Maharani dalam Sidang Paripurna pengesahan UU TPKS. (Foto: jpnn).

Infoanggaran.com, Jakarta  –  RUU Tidak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan DPR menjadi Undang-undang hari ini, Selasa (12/4/2022). Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menilai, dengan adanya produk hukum tersebut, pengaduan kasus kekerasan seksual yang dialami korban perempuan akan melonjak. 

“Salah satu hal yang harus segera kita antisipasi adalah lonjakan pengaduan kasus karena pasti korban merasa jauh lebih dikuatkan dengan hadirnya UU ini,” kata Andy, Selasa (12/4/2022).

Andy mengapresiasi pengesahan UU TPKS ini. Menurutnya, kini Indonesia memiliki payung hukum yang dapat memberikan terobosan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. 

“Terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual karena kita tahu memang yang lebih banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak,” kata dia. 

Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna DPR, Ketua Panja RUU TPKS Willy Aditya melaporkan,  regulasi tersebut akan memberikan payung hukum bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual. 

"Ini adalah kehadiran negara, bagaimana memberikan rasa keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual yang selama ini kita sebut dalam fenomena gunung es," ujar Willy. 

Menurut Ketua DPR Puan Maharani, UU TPKS adalah hadiah bagi seluruh perempuan dan rakyat Indonesia. 

"Pengesahan RUU TPKS adalah menjadi hadiah bagi seluruh perempuan Indonesia, ini juga hadiah bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemajuan bangsa kita," tutur Puan dengan menitikkan air mata di Sidang Paripurna 

Sementara itu, Menteri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan, UU TPKS akan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat terkait kekerasan seksual. 

Sebab, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum sepenuhnya merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat. 

"Oleh karena itu, diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mampu menyediakan landasan hukum, materiil dan formil sekaligus sehinggga menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat," kata Bintang di Rapat Paripurna DPR. 

Bintang menyebutkan, ada sejumlah terobosan yang tertuang dalam UU TPKS. Pertama, Undnag-undang ini mengkualifikasikan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. 

Sejumlah jenis kekerasan seksual yang diatur dalam UU TPKS antara lain pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. 

Tidak hanya itu, UU TPKS mengatur hukum acara yang komprehensif mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di sidang pengadilan.  

UU TPKS juga mengakui dan menjamin hak korban atas penanganan perlindungan dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang merupakan kewajiban negara. 

Selain itu, UU TPKS juga mengatur perhatian yang besar terhadap penderitaan korban dalam bentuk pemberian restitusi, yakni ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku tindak pidana kekerasan seksual bagi korban. 

"Jika harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi biaya restitusi, negara memberikan kompensasi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan," kata Bintang. 

 

Sembilan Tindak Pidana

UU TPKS mengatur sembilan tindak pidana kekerasan seksual yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kotrasepsi, pemaksaan sterilisasi. 

Kemudian, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. 

Selain itu, terdapat 10 jenis kekerasan seksual lain yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 2, yakni perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan atau eksploitasi seksual terhadap anak, dan perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban. 

Lalu pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk ekspolitasi seksual, serta kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. 

Ada pula tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

UU TPKS juga mengatur ketentuan mengenai jerat pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan, termasuk di dalamnya pemaksaan perkawinan antara korban dan pelaku pemerkosaan. Ketentuan pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan diatur Pasal 10 UU TPKS.

Tagar. #korban #kekerasan #seksual #TPKS

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya