×
Sabtu, 19 September 2020
loading content

RUU PKS Terbentur dengan Paradigma Masyarakat

Selasa, 04 Agustus 2020, 19:51 WIB
Penulis: Yenglis Dongche INFO ANGGARAN
Editor: Jimmy Radjah

RUU PKS Terbentur dengan Paradigma Masyarakat

Ilustrasi (Foto: Wijatnika.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Diah Pitaloka mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) mendapatkan banyak penolakan, lantaran terbentur oleh paradigma yang berkembang di masyarakat.

“Karena begitu banyak paradigma yang berbeda, banyak juga tafsir yang berkembang di dalam masyarakat. Masih sulit untuk menerima karena RUU ini bersifat populis,” jelas Diah dalam webinar “RUU PKS, Polemik Berujung Pencabutan” pada Senin (3/8/2020).

Akibat banyaknya perdebatan dan penolakan, pada 30 Juni 2020, rapat koordinasi antara Baleg dengan pimpinan komisi I sampai dengan komisi XI DPR RI menyepakati bahwa RUU PKS dicabut dari prolegnas prioritas tahun 2020.

Hal ini, kata Diah, memicu banyak kekecewaan publik. Menurut Diah, secara hukum, Indonesia masih sangat lemah untuk mengeksekusi kasus kekerasan seksual. Sebagai contoh, hingga saat ini belum ada landasan yang pasti dan jelas soal kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pemaksaan aborsi.

Itu sebabnya Diah berargumen bahwa RUU PKS sangat dibutuhkan untuk segera disahkan. Tujuannya untuk melindungi korban kekerasan dan pelecehan seksual.

Sementara dari sisi DPR, Diah membeberkan, secara umum perempuan mendukung RUU PKS. Sementara para laki-laki banyak yang mempertanyakan apakah RUU itu akan menjadi masalah di kemudian hari atau tidak.

Lebih lanjut dia menjelaskan, dinamika RUU PKS pada periode lalu. Kala itu, jumlah anggota DPR yang setuju dengan RUU PKS sangat sedikit. Berbeda dengan kondisi saat ini di mana banyak unsur masyarakat yang mendukung pengesahan RUU ini, sehingga jumlah yang setuju di DPR juga bertambah.

Untuk itu, Diah meminta agar masyarakat tetap mendorong agar RUU PKS ini bisa disahkan. “Saya berharap dukungan ini bukan hanya dukungan moril, tetapi juga materiil berupa masukan. Dengan begitu, DPR juga banyak yang mendukung RUU ini,” tukasnya.

 

Korban Belum Menjadi Prioritas

Dari sisi korban kekerasan seksual, Komisioner Komnas Prempuan Bahrul Fuad melihat korban kekerasan seksual belum menjadi prioritas bagi pemerintah dari sisi legislasinya.

Tak hanya itu, Bahrul menilai UU yang berlaku saat ini belum ada yang membahas bagaimana perlindungan korban secara psikologi dan juga pemulihan nama baik.

Itu sebabnya, pihaknya mendukung RUU PKS, sebab dalam RUU itu membahas mengenai korban pelecehan seksual yang mengalami keterbelakangan mental maupun kekurangan fisik.

Selain itu, ada sembilan jenis kekerasan seksual yang disebutkan dan dijelaskan secara lebih spesifik dan diperluas.

Sementara dari sisi masyarakat, Bahrul menilai tingginya kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat karena pendidikan seksual masih memprihatinkan di negara ini.

Kedua, acara televisi setiap hari mempertontonkan dengan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal itu malah digunakan sebagai bentuk perkuatan patriarki yang diskriminatif di negeri ini.

“Hal itu seolah mendukung pelaku kekerasan dan hak-hak isteri di dalam rumah tangga sangat sedikit diangkat,” tukas Bahrul.

Senada, Diah Pitaloka juga mengakui, dari segi pendidikan seksual, masyarakat Indonesia belum selesai pada tingkat pemahaman, sehingga cenderung menghakimi perempuan sebagai pihak yang salah jika terjadi pelecehan atau kekerasan seksual.

“Kita berhadapan dengan perspektif masyarakat yang cenderung suka menghakimi perempuan. Itu yang tertanam sebagai preferensi budaya kita,” jelasnya.

 

 

Tagar. #RUU PKS #kekerasan seksual #prolegnas prioritas #paradigma masyarakat #RUU kekerasan seksual #kejahatan seksual #DPR RI #Badan legislatif

Artikel Lainnya

Sabtu, 19 September 2020, 15:06 WIB

Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu

Alokasi stimulus turun seiring telah tersedianya banyak sarana/prasarana kesehatan di 2020 yang tetap dapat digunakan di 2021.

selengkapnya
Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu
Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara

Jumat, 18 September 2020, 16:06 WIB

Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara