×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

RUU KUP Penting, Tapi Harus Hati-hati

Selasa, 14 September 2021, 21:17 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

RUU KUP Penting, Tapi Harus Hati-hati

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin. (harnas.co).

Infoanggaran.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengingatkan agar pembahasan RUU  tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) perlu dibahas secara mendalam dan hati-hati.

"Upaya reformasi ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, cermat, dan tidak tergesa-gesa," ujar Puteri melalui keterangan tertulis, Selasa (14/9/2021).

Puteri memahami pentingnya reformasi perpajakan guna mendukung konsolidasi fiskal menuju disiplin fiskal sesuai amanat UU Keuangan Negara.

Namun, kata dia, reformasi perpajakan harus benar-benar memperhatikan kondisi perekonomian yang masih terdampak pandemi.

"Tentu kita juga perlu memastikan bahwa pembahasan nantinya berlangsung dengan komprehensif dan mempertimbangkan masukan dari masyarakat,” kata dia.

Terlebih lagi, substansi RUU KUP yang disusun pemerintah tidak hanya memperbarui ketentuan umum dan tata cara perpajakan saja, tetapi juga memuat penambahan substansi baru dan mengubah ketentuan yang ada seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan rencana pengenaan pajak karbon.

 

Tidak Agresif

Puteri melanjutkan, pembahasan RUU KUP juga harus mengindari potensi dan celah terjadinya aggressive tax collection.

"Sementara dari aspek materiil, kami mendorong agar ketentuan dalam RUU ini tidak mengarah pada pemajakan yang eksesif,” tutur anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu.

Puteri lalu menyoroti usulan pengenaan pajak pertambahan nilai atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, maupun jasa pelayanan kesehatan medis.

Menurut dia, usulan tersebut tidak tepat untuk diberlakukan karena menambah beban masyarakat. Selain itu juga berpotensi bertentangan dengan tujuan negara, baik untuk menciptakan kesejahteraan maupun investasi di bidang sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Lebih jauh, Puteri meminta Kementerian Keuangan untuk terus membenahi dan meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan baik dalam proses pembahasan maupun setelah pengesahan RUU KUP.

"Tujuannya agar ketentuan-ketentuan yang akan disepakati dalam RUU ini nantinya dapat terlaksana dengan lebih baik di lapangan. Sehingga bisa memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan negara dan perekonomian nasional,” pungkas Puteri.

Tagar. #perpajakan #RUU KUP #dpr #reformasi perpajakan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak