×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

RUU HPP Disahkan, Atur Tax Amnesty Hingga Pajak Karbon

Kamis, 07 Oktober 2021, 19:07 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

RUU HPP Disahkan, Atur Tax Amnesty Hingga Pajak Karbon

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar saat mengesahkan RUU HPP menjadi Undang-undang. (Youtube DPR RI).

Infoanggaran.com, Jakarta – DPR resmi mengesahkan RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar pada Kamis (7/10/2021).

Materi UU HPP mengubah sejumlah ketentuan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan soal perpajakan. Di antaranya UU Ketentuan Umum Perpajakan, UU Pajak Penghasilan, UU Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU Cukai.

Aturan yang digadang-gadang sebagai bagian penting dari reformasi perpajakan ini juga kembali memberlakukan tax amnesty jilid II melalui program pengungkapan sukarela atau PPS yang akan berlaku pada 2022 mendatang.

“Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat membacakan pendapat akhir pemerintah sesaat sebelum RUU HPP disahkan.

Yasonna menyampaikan, program tersebut sebagai upaya memfasilitasi itikad baik wajib pajak yang ingin jujur dan terbuka untuk masuk ke dalam sistem administrasi pajak.

"Dalam konteks inilah, PPS merupakan kebijakan yang tidak dapat dipisahkan dari narasi besar reformasi perpajakan yang telah kami elaborasi sebelumnya," jelas dia.

Sebelum RUU HPP disahkan, kebijakan tax amnesty jilid II ini sempat mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari anggota DPR hingga organisasi masyarakat sipil.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) salah satunya. “FITRA menolak tegas pengampunan pajak berkedok program peningkatan kepatuhan wajib pajak,” kata Sekretaris Jenderal FITRA Misbah Hasan, Jumat (1/10/2021) lalu.

Menurut Misbah, kebijakan tax amnesty yang sempat digulirkan pada 2016 lalu terbukti gagal menarik kembali dana Rp11.300 triliun milik WNI yang diparkir di luar negeri.

“Jika program ini diberlakukan lagi, maka akan berpotensi tidak efektif dan cenderung memberikan karpet merah bagi pengemplang pajak,” kata dia, beralasan.

Selain itu, pengampunan pajak juga menimbulkan ketidakadilan bagi wajib pajak yang selama ini patuh. “Apalagi jarak antara tahun anggaran 2016 dengan program ini relatif dekat,” tukas Misbah.

Alih-alih memberi “karpet merah” melalu PPS, sambung dia, “pemerintah seharusnya mulai mengumumkan para pengemplang pajak ke publik sehingga ada keadilan bagi wajib pajak yang patuh.”

Terlepas dari itu, Menteri Yasonna menyampaikan bahwa PPS memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan harta yang belum diungkapkan dalam program pengampunan pajak 2016–2017 maupun dalam SPT 2020.  

Dia membeberkan, terdapat dua kebijakan dalam PPS. Pertama, peserta program pengampunan pajak 2016–2017 dapat mengungkapkan harta bersih yang belum dilaporkan pada saat program pengampunan pajak.

Mereka cukup membayar PPh Final sebesar 11 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

Lalu 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, serta 6 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam surat berharga negara (SBN), hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan energi baru dan terbarukan (EBT). 

Kedua, wajib pajak orang pribadi peserta program pengampunan pajak maupun non peserta pengampunan pajak dapat mengungkapkan harta bersih yang berasal dari penghasilan 2016–2020.

Kelompok ini bakal mendapat pengampunan pajak dengan membayar PPh Final sebesar 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi ke dalam negeri.

Kemudian, 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri, serta 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta di dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN, hilirisasi SDA, dan EBT.

 

Karbon Rp30 Per Kilogram

UU HPP juga mengatur penerapan pajak karbon yang akan berlaku pada 2022 mendatang.

Yasonna Laoly mengatakan, kebijakan ini diberlakukan demi menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen pada 2030 mendatang di samping meningkatkan perpajakan.

Besaran tarifnya mencapai Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). "Tarif Rp30 per kilogram CO2e diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan," jelas Yasonna.

Kendati begitu, dia menyampaikan bahwa pengenaan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy.

Langkah itu dilakukan, sambung dia, “untuk meminimalisasi dampak terhadap dunia usaha, namun tetap mampu berperan dalam penurunan emisi karbon.”

Pada tahap awal, pemerintah bakal menerapkan pajak karbon pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dengan menggunakan mekanisme pajak yang mendasarkan pada batas emisi (cap and tax).

 

Kenaikan PPN dan PPh

Selain mengatur tax amnesty dan pajak karbon, UU HPP juga merumuskan sejumlah aturan baru perpajakan.

Soal pajak pertambahan nilai (PPN), misalnya. Pemerintah menaikkan tarif PPN secara bertahap menjadi 11 persen pada 1 April 2022 dan 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

Dengan demikian, penerapan tarif PPN sebesar 10 yang selama ini berlaku tinggal menyisakan waktu sekitar enam bulan lagi.

Menteri Yasonna mengatakan, kenaikan tarif tunggal untuk PPN tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia yang mencapai 15,4 persen.

“Dan juga lebih rendah dari Filipina 12 persen, China 13 persen, Arab Saudi 15 persen, Pakistan 17 persen, dan India 18 persen," tambah dia.

Contoh lainnya soal pengaturan pajak penghasilan (PPh). Dalam UU HPP, pemerintah menambah lapisan (bracket) PPh orang pribadi sebesar 35 persen untuk penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar.

Di sisi lain, pengenaan PPh orang pribadi terendah sebesar 5 persen dinaikkan dari sebelumnya Rp50 juta menjadi Rp60 juta. Dengan kata lain, masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp60 juta per tahun tidak dikenakan pajak.

Dengan berlakunya UU HPP, kini pengenaan tarif PPh orang pribadi mempunya lima lapisan dari sebelumnya hanya empat lapisan.

Rinciannya, penghasilan Rp60 juta sebesar 5 persen, Rp60 juta - Rp250 juta Rp 15 persen, Rp250 juta - Rp500 juta 25 persen, Rp 500 juta - Rp 5 miliar 30 persen, dan  di atas Rp5 miliar sebesar 35 persen. 

Tagar. #tax amnesty #perpajakan #pajak karbon #ruu hpp #dpr #insentif pajak #reformasi perpajakan

Berita Terkait
Indonesia, 'Surga' Baru Para Pengemplang Pajak

Jumat, 08 Oktober 2021, 20:09 WIB

Indonesia, 'Surga' Baru Para Pengemplang Pajak
FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II

Jumat, 01 Oktober 2021, 11:22 WIB

FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
Legislator: Tax Amnesty Tidak Akan Efektif

Senin, 24 Mei 2021, 11:50 WIB

Legislator: Tax Amnesty Tidak Akan Efektif
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19