×
×
Kamis, 15 April 2021
OBS 2019
loading content

Risiko Pilkada 2020: Dari Money Politic Senyap Hingga Bayangan Penundaan

Rabu, 14 Oktober 2020, 13:27 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Risiko Pilkada 2020: Dari Money Politic Senyap Hingga Bayangan Penundaan

Ilustrasi (Foto: Beritasatu.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Sejumlah pihak mengkhawatirkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan pada masa pandemi Covid-19 berpotensi menimbulkan pelanggaran berupa money politic atau politik uang, hingga risiko lainnya yang bisa berdampak pada penundaan Pilkada 2020.

Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI Prof Dr Eko Prasojo mengatakan, politik uang secara sembunyi-sembunyi memungkinkan terjadi karena adanya kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Selain itu, bisa berdampak pada minimnya kualitas interaksi calon dan masyarakat karena faktor pandemi,” jelas Eko, Selasa (13/10/2020)

Tetapi di sisi lain, jika Pilkada tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada pejabat sementara kepala daerah tidak dapat membuat keputusan strategis. Seperti pemakaian dana negara, organisasi, SDM, program pembangunan mengikuti tahun anggaran 2020 hingga terjadi penundaan berbagai program pembangunan.

Solusinya, opsi Pilkada tidak langsung, yakni oleh DPRD berdasarkan Pasal 18 UUD 1945. Opsi ini tidak menghilangkan esensi demokrasi.

"Namun, Pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politic oleh politisi dan pengusaha, serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” jelasnya.

 

Partisipasi Rendah

Dari sisi pemerintah, Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta agar lembaga penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri segera menyiapkan solusi untuk mengantisipasi kemungkinan rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2020.

“KPU wajib menyikapi dengan mempersiapkan sarana dan prasarana yang sudah sesuai dengan standar dan protokol kesehatan,” jelasnya.

Jika hal itu dijalankan, Bamsoet meminta masyarakat tidak perlu khawatir berpartisipasi melaksanakan hak pilihnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong KPU di seluruh Indonesia untuk fokus dalam memaksimalkan persiapan Pilkada Serentak 2020, agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai target.

“Untuk itu, KPU harus berkomitmen agar seluruh penyelenggaraan Pilkada, baik untuk teknis pemungutan suara maupun seluruh tahapan lainnya,” tegasnya.

 

Mitigasi Risiko

Terpisah, anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta agar KPU dapat memetakan segala risiko Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi covid-19, termasuk yang bisa berdampak pada penundaan Pilkada.

"Sehingga penyelenggara pemilu tidak tergagap merespons setiap potensi risiko yang bisa terjadi," ujar Titi.

Lebih lanjut, KPU diminta membuat Peraturan KPU (PKPU) yang mengatur khusus terkait mitigasi risiko. Isinya tidak hanya seputar penerapan protokol kesehatan dalam tata cara, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan. Tetapi juga mengatur indikator dan variabel yang harus diantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan akibat Covid-19.

“Misalnya, bagaimana kalau penyelenggara di suatu daerah terdampak Covid-19 ataukah situasi bagaimana dan seperti apa yang bisa membuat tahapan Pilkada tertunda," jelasnya.

Titi menilai KPU seharusnya sudah melakukan mitigasi risiko sejak jauh-jauh hari. Terlebih pandemi Covid-19 menjadi pengalaman pertama kali bagi KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi.

"Mitigasi risiko Pilkada di tengah pandemi Covid-19 adalah suatu keniscayaan," tuturnya.

Tagar. #pilkada serentak #pilkada 2020 #kpu #Anggaran Pilkada

Berita Terkait
ICW Tolak Wacana Opsi Pilkada oleh DPRD

Jumat, 16 Oktober 2020, 00:36 WIB

ICW Tolak Wacana Opsi Pilkada oleh DPRD
KPK Bangun Sistem Khusus Awasi Pilkada 2020

Selasa, 08 September 2020, 17:54 WIB

KPK Bangun Sistem Khusus Awasi Pilkada 2020
Artikel Lainnya

Senin, 12 April 2021, 15:39 WIB

Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun

Menurut Mahfud, pemerintah berusaha mengembalikan uang Rp109 triliun ke kas negara.

selengkapnya
Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun
RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun

Jumat, 09 April 2021, 14:40 WIB

RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun