×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Restrukturisasi PTPN Gula Jangan Melanggar Regulasi

Selasa, 22 Juni 2021, 15:59 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Restrukturisasi PTPN Gula Jangan Melanggar Regulasi

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta agar restrukturisasi PTPN Gula tidak melanggar regulasi pengalihan aset BUMN.

“Selain itu, memastikan proses divestasi saham dalam rangka restrukturisasi PTPN Gula agar memperhatikan prinsip Good Coorporate Goverment, tidak membebani PTPN III sebagai holding dan tidak merugikan petani,” kata Martin saat rapat dengar pendapat dengan PTPN III, Senin (21/6/2021).

Revitalisasi tersebut, kata Martin, untuk memastikan produksi gula di dalam negeri menjadi lebih stabil, mengurangi impor, dan kualitasnya dapat bersaing dengan pabrik gula swasta.

Selama 10 tahun terakhir, pemerintah selalu melakukan impor untuk mencukupi kebutuhan gula dalam negeri. Penyebabnya karena besarnya konsumsi gula di Indonesia tidak disertai dengan peningkatan kapasitas produksi gula. Selama ini, defisit komoditas gula selalu diselesaikan dengan kebijakan impor.

Untuk itu, Martin berpendapat ketergantungan terhadap impor perlu segera diselesaikan dengan cara meningkatkan produksi dalam negeri. “Revitalisasi pabrik gula yang tidak efisien merupakan salah satu langkah yang harus diambil pemerintah dalam proses produksi dan pembangunan industri hilir pabrik gula,” tuturnya.

 

Kesungguhan Pemerintah

Pada kesempatan yang sama, anggota Komisi VI Daeng Muhammad menyatakan bahwa persoalan gula nasional sebenarnya bisa ditangani. Sebab, BUMN sektor perkebunan sudah mempunyai grand design yang terukur guna mengatasi permasalahan gula nasional.

"Pertanyaannya, ada ga sih kesungguhan dari pemerintah? Bicara kesungguhan ini bicara keberpihakan. Kalau permasalahan ini sudah dikuasai, tinggal mencari metode dan solusinya," ungkapnya.

Kendati demikian, kata dia, Komisi VI siap membantu PTPN III dalam mewujudkan swasembada gula nasional. Namun DPR ingin mengetahui skema kinerja dan kesungguhan PTPN III dalam membangkitkan kembali kejayaan industri gula seperti tahun 1930 silam.

“Secara politik kami akan dukung, tapi pertanyaannya, apakah pemerintah sungguh-sungguh terhadap industri gula kita seperti kejayaan tahun 1930-an,” katanya.

Komisi VI sendiri sudah memberikan dukungan Penyertaan Modal Negara terhadap PTPN III sebesar Rp1 triliun. Anehnya, suntikan modal itu malah diproyeksikan untuk membangun pabrik gula baru. Padahal, bahan baku gula di berbagai daerah terus mengalami penurunan.

Direktur Utama PTPN III Mohammad Abdul Ghani sebagai holding PTPN Grup berencana membentuk pabrik gula yang membutuhkan investasi senilai Rp20 triliun. Menurutnya, pembangunan pabrik gula itu untuk mendongkrak produksi gula dalam negeri agar bisa swasembada gula, sehingga bisa memangkas ketergantungan terhadap kebutuhan gula impor.

"Rencana strategis kami ke depan adalah melakukan perbaikan operational excellence baik di pabrik maupun di lapangan, kemudian dengan simplikasi bisnis gula," katanya

Ghani menjelaskan, pihaknya akan menggandeng investor dan Indonesia Investment Authority (INA) dalam mengumpulkan modal untuk membangun holding pabrik gula tersebut. PTPN III saat ini belum bisa meminjam dana dari perbankan karena perseroan sedang dalam tahap restrukturisasi, sehingga suntikan modal hanya bisa diperoleh dari luar.

"Konsep yang akan kami siapkan adalah Sugarco dimiliki oleh PTPN III kemudian kami undang investor. Kami juga akan melibatkan INA," kata Ghani.

Tagar. #PTPN Gula #holding BUMN #PTPN III #DPR RI

Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen