×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Rentan Politisasi, Pasal Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Digugat ke MK

Kamis, 10 Maret 2022, 13:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Rentan Politisasi, Pasal Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Digugat ke MK

Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta. (Foto: wisatasekolah)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pasal pengangkatan penjabat kepala daerah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasannya, ketentuan yang diatur dalam Pasal 201 ayat 9, 10, dan 11 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sangat rentan politisasi.

Permohonan uji materi aturan tersebut dilakukan dua warga Jakarta dan empat asal Papua. Keenam orang itu adalah A Komarudin, Eny Rochayati, Hana Lena Mabel, Festus Menasye Asso, Yohanes G Raubaba, dan Prilia Yustiati Uruwaya. Para pemohon didampingi kuasa hukum dari kantor advokat dan konsultan hukum Lokataru.

Dikutip dari situs MK pada Kamis (10/3/2022), pemohon mengatakan, pengangkatan penjabat kepala daerah yang dilakukan presiden dan menteri dalam negeri menegasikan hak dan partisipasi masyarakat.

"Karena dilakukan penunjukan atau bukan melalui proses pemilihan penjabat kepala daerah yang dilakukan secara demokratis," kata kuasa hukum pemohon, Nurkholis Hidayat, dalam dokumen permohonan.

Selain itu, penjabat kepala daerah dari aparatur sipil negara (ASN) juga dinilai kurang memiliki legitimasi dari rakyat karena tidak dipilih langsung.

Para pemohon berpendapat, perpanjangan masa jabatan kepala daerah lebih memiliki legitimasi dibandingkan penunjukan penjabat kepala daerah yang berasal dari ASN.

Oleh karena itu, para pemohon pun meminta MK menyatakan Pasal 201 ayat 9 dan penjelasan Pasal 201 ayat 9, Pasal 201 ayat 10, dan Pasal 201 ayat 11 UU Nomor 10 Tahun 2016 konstitusional bersyarat.

“Sepanjang dimaknai ada ketentuan mengenai mekanisme pengisian penjabat kepala daerah yang demokratis, merupakan orang asli Papua untuk penjabat kepala daerah di Papua dan Papua Barat, bukan berasal dari TNI/Polri, dan independen serta bukan representasi kepentingan politik tertentu dari presiden atau pusat,” kata para pemohon.

Tahun ini, sebanyak 101 kepala daerah akan habis masa jabatannya. Mereka terdiri dari tujuh gubernur, 76 bupati, dan 18 wali kota.

Namun, pilkada baru akan dilaksanakan secara serentak pada 2024 setelah pemilu presiden dan legislatif.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan mengatakan, kekosongan jabatan 101 kepala daerah itu akan diisi dengan mengangkat penjabat kepala daerah.

Pasal 201 ayat 9 UU Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, para penjabat gubernur, bupati, dan wali kota bertugas hingga terpilihnya kepala daerah definitif melalui pemilihan serentak pada 2024.

Kemudian, ayat 10 menyatakan, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur, diangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan gubernur.

Berikutnya, ayat 11 menyatakan, untuk mengisi kekosongan jabatan bupati/wali kota, diangkat penjabat bupati/wali kota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan bupati dan wali kota.

 

Tagar. #kepala daerah #penjabat #MK #UU Nomor 10 Tahun 2016 #pemohon #Pasal

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin