×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Rencana Impor Beras Bukti Buruknya Koordinasi Pemerintah

Kamis, 25 Maret 2021, 00:20 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Rencana Impor Beras Bukti Buruknya Koordinasi Pemerintah

Ilustrasi (Foto: Tribunnews)

Infoanggaran.com, Jakarta  Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah mengatakan, rencana impor beras adalah bukti buruknya koordinasi pemerintah. Hal itu lantaran, antara Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Kementerian Perdagangan (Mendag), tidak satu suara dalam menanggapi isu tersebut.

Saya juga mempertanyakan kenapa bisa ada skema (impor beras) ini. Kalau menurut pengakuan Mendag kan sudah ada hasil notulen di akhir 2020. Namun, kebijakan impor bisa diputuskan di rapat Kemenko dan justru yang mengumumkan impor beras Menko Perekonomian,” kata Luluk dalam diskusi daring, ‘Impor Beras dan Hangat Politik Menuju 2024’, Rabu (24/3/2021).

Lebih aneh lagi, kondisi ketersediaan beras sampai Mei 2021 sebenarnya masih aman dan tidak perlu ada impor.

“Maka, data siapa yang sebenarnya digunakan untuk memutuskan impor ini. Di sinilah pentingnya data, sebab BPS dan Kementan serta Bulog mengatakan tidak perlu ada impor,” jelasnya.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi memaparkan data, luas panen padi pada 2020 diperkirakan sebesar 10,79 juta hektare. Jumlah itu naik 108,93 ribu hektare atau 1,02 persen dibandingkan luas panen pada 2019 yang sebesar 10,68 juta hektare.

Kemudian, produksi padi pada 2020 diperkirakan sebesar 55,16 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), naik 556,51 ribu ton atau 1,02 persen dibandingkan produksi 2019 yang sebesar 54,60 juta ton GKG.

Periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras atau meningkat 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 11,46 juta ton,” jelasnya.

Sementara potensi luas panen padi pada subround Januari hingga April 2021  mencapai 4,86 juta hektare. Artinya, ada kenaikan 1,02 juta hektare (26,53 persen) dibandingkan subround Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektare.

“Jadi, jika potensi produksi padi pada 2020 dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, produksi beras pada 2020 diperkirakan sebesar 31,63 juta ton, naik 314,10 ribu ton atau 1 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 31,31 juta ton,” kata dia.

Merujuk pada data BPS dan Kementerian Pertanian, maka tidak ada relevansi bagi pemerintah melakukan impor beras pada 2021. “Kecuali ada niat lain yang atas nama ‘defisit’ stok beras, sehingga memaksakan impor beras,” tuturnya.

 

Masalah Kemenko

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menyatakan, masalah impor beras bukan hanya tanggung jawab Kemendag saja. Sebab menurutnya, perencanaan impor ini dilaksanakan di Kemenko Perekonomian.

“Namun sampai sekarang Menko Perekonomian belum menjelaskan apakah perlu impor beras atau apa pentingnya impor ini penting dilakukan,” katanya.

Secara faktual, kata Ray, rencana impor beras itu terkesan dipaksakan. Sebab, dalam sejumlah perhitungan BPS atau Kementan, beras impor itu tak diperlukan.

"Mendag Lutfi kan tidak menghentikan, hanya menunda impor beras. Tak dilakukan saat panen raya. Tapi boleh jadi impor dilakukan setelah panen raya," kata dia.

Oleh karena itu, dalam logika politik, Ray menilai masuk akal kalau rencana impor beras itu erat terkait perlombaan politik jelang pilpres 2024.

 

Komitmen Lemah

Pada kesempatan yang sama, Analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menilai, politik pangan menyasar persoalan ketahanan. Jadi, kalau sampai saat ini masih terjadi persoalan di mana produsen tidak sejahtera, kondisi ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah.

Politik pangan kita banyak memihak pada pelaku ke-2, yaitu distributor -- bukan produsen," kata dia.

Menurutnya, komitmen politik sungguh dibutuhkan untuk menjadikan potensi negara agraris menjadi kenyataan. “Kalau tidak, kita hanya mendapatkan julukan negara agraris saja,” jelasnya.

Tagar. #DPR RI #kemenko perekonomian #ketahanan pangan #impor beras #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya