×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Regulasi Perencanaan dan Keuangan Daerah Masih Bermasalah

Jumat, 26 Februari 2021, 20:25 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Regulasi Perencanaan dan Keuangan Daerah Masih Bermasalah

Ilustrasi. (kompas.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pusat Telaah dan Kajian Informasi Regional (PATTIRO) menilai regulasi terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih bermasalah.

“Dalam implementasinya, regulasi yang ada menemui beberapa kendala baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya,” ujar peneliti PATTIRO Ramlan Nugraha dalam Local Gevernance Forum (LGI) secara virtual, Jumat (26/2/2021).

Regulasi yang dimaksud Ramlan antara lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lalu Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Permendagri Nomor 70/2019, salah satunya. Menurut Ramlan, implementasi SIPD yang diatur dalam peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, pelaksanaan pencairan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2021 di beberapa daerah mengalami keterlambatan.

Begitu juga dengan Permendagri 90/2019 membuat daerah kelimpungan untuk menyesuaikan dan memadupadankan menu program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD.

Penyesuaian dalam melaksanakan aturan tersebut, kata Ramlan, menyebabkan “penyusunan APBD 2021 relatif berjalan sangat singkat, hanya satu setengah bulan.”

Ramlan menjelaskan, keberadaan Permendagri 90/2019 juga belum mendukung keterbukaan informasi.

Parahnya lagi, lanjut dia, aturan tersebut justru terkesan membatasi ruang inovasi daerah. “Permendagri 90/2019 dan pemutakhirannya mengatur sangat ketat kode dan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan.”

Kemudian, implementasi Permendagri 64/2020. Ramlan mengatakan, aturan ini menjadi salah satu penyebab keterlambatan pengesahan APBD 2021 di sejumlah daerah.

Belum juga kelar dengan masalah di atas, lanjut Ramlan, pemerintah daerah kembali “dipaksa” melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan dan keuangan daerah akibat diterbitkannya Permendagri 77/2020.

 

Pendampingan Tak Maksimal

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bappeda Jayapura John Wicklif Tegai menyatakan permendagri yang mengatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mebutuhkan konsentrasi, kemampuan, dan skill yang memadai.

“(Tapi) pendampingan terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dari pusat dan provinsi tidak maksimal. Sosialisasi dan bimtek (bimbingan teknis) aplikasi SIPD di Kabupaten Jayapura juga terlambat,” jelas John.

Akibatnya, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Jayapura mengalami berbagai kendala. 

Soal SIPD, misalnya. John mengaku Bappeda Jayapura kerepotan melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Permendagri 90/2019.

Di tengah masalah tersebut, lanjut John, SIPD belum terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sehingga Bappeda Jayapura harus kembali menginput secara manual perencanaan pembangunan ke dalam SIKD.

“Ini menjadi hal yang sangat mengganggu kinerja perencanaan maupun APBD secara garis besar dalam rangka pembangunan Kabupaten Jayapura,” jelas John.

Atas dasar itu, dia berharap mendapatkan pendampingan secara maksimal menyusul perubahan kebijakan terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dilakukan Kemendagri.

“Jangan sampai (permendagri terkait perencanaan pembangunan dan keuangan daerah) membuat kami jadi korban,” tegas John.

 

Intensif

Menyikapi masalah tersebut, PATTIRO berharap Kemendagri melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah, terutama terkait pelaksanaan Permendagri 77/2020.

“Kemendagri harus melakukan pendampingan yang intensif kepada pemda dalam melaksanakan ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dan regulasi lain seperti Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemutakhirannya,” jelas Ramlan.

Pendampingan yang intensif saja tidak cukup. Menurut Ramlan, Kemendagri juga harus melakukan pemutakhiran secara berkala agar memberikan ruang kepada pemda untuk menyampaikan usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan kebutan dan kondisi masing-masing daerah.

Selain itu, Ramlan meminta Kemendagri memberi kemudahan kepada pemda dalam menerapkan SIPD. “Termasuk ruang connectivity sistem yang dikembangkan daerah dengan SIPD.”

Keterbukaan informasi SIPD juga tidak boleh diabaikan. “SIPD harus menjadi portal untuk keterbukaan informasi dan dapat diakses oleh pungkas,” pungkas Ramlan.

Tagar. #apbd #Anggaran Daerah #keterbukaan informasi #Tata Kelola Anggaran

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19