×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Reformasi Birokrasi di Kejaksaan, Menpan RB: Pelayanan Publik Semakin Berkualitas

Rabu, 21 Juli 2021, 11:04 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Reformasi Birokrasi di Kejaksaan, Menpan RB: Pelayanan Publik Semakin Berkualitas

Ilustrasi reformasi birokrasi. (pikiran-rakyat.com)

Infoanggaran.com, Jakarta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengapresiasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan RI. Menurut Tjahjo, secara umum tata kelola dan kualitas pelayanan publik di lingkungan kejaksaan mengalami perbaikan yang signifikan.

"Setidaknya hal ini tercermin dari Indeks Reformasi Birokrasi hasil evaluasi 2020. Instansi kejaksaan mendapatkan predikat BB," ujar dia, Selasa (20/7/2021)

Tjahjo membeberkan, Indeks Reformasi Birokrasi mencerminkan kemampuan instansi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang berorientasi hasil. Pun, mengelola perbaikan pada delapan area perubahan di level instansi hingga unit kerja di bawahnya, serta meningkatkan kualitas implementasi kebijakan pada masing-masing area perubahan.

Lalu, kemampuan dalam mewujudkan perubahan nyata yang berdampak pada perbaikan tata kelola pemerintahan serta mampu menjawab tantangan dan isu strategis eksternal.

Selain itu, tercermin juga dari hasil survei persepsi kualitas pelayanan (IPP) 2020 terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan menunjukkan perbaikan kualitas pelayanan di kejaksaan.

"Hasil survei itu menunjukkan peningkatan nilai dibanding tahun sebelumnya, yaitu 3,48 pada 2019 menjadi 3,77 tahun 2020, dalam skala 4," jelas Menpan RB.

Sementara, hasil survei persepsi antikorupsi (IPAK) 2020 juga menunjukkan peningkatan dari skor 3,56 pada 2019 menjadi 3,81 pada 2020. Menurut Tjahjo, hal ini menggambarkan adanya perbaikan integritas di institusi kejaksaan.

 

Kawal Supremasi Hukum

Tjahjo berharap reformasi birokrasi yang telah berjalan di kejaksaan mampu mengawal terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan dan berkepastian hukum.

"Sehingga dapat mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah," kata Tjahjo.

Politisi PDIP ini mengingatkan, kejaksaan merupakan salah satu intansi pemerintah yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum di Indonesia, terutama fungsi penyidikan dan penuntutan.

Bahkan, kejaksaan mendapat tuntutan untuk bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya. Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dituntut menjalankan fungsi supervisi dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Lalu kejaksaan harus bersinergi guna menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan dengan kepolisian, fungsi peradilan dengan Mahkamah Agung, dan menjalankan fungsi pembinaan narapidana dengan Kementerian Hukum dan HAM.

Tjahjo mengatakan, sinergitas kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak pada pencapaian kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik.

Lebih lanjut Tjahjo menilai, Jaksa Agung dan jajaran pimpinan tertinggi lainnya mempunyai komitmen yang tinggi dalam melakukan reformasi birokrasi.

"Komitmen tersebut ditunjukkan dengan ditetapkannya roadmap Reformasi Birokrasi Kejaksaan yang selanjutnya diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan pada tingkat instansi dan unit kerja," jelas dia.

 

Intensif

Terlebih, sambung dia, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi sebagai Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI cukup intensif mengawal implementasi road mad tersebut.

Menurut Tjahjo, Setia Untung juga mampu menggerakkan perubahan perbaikan tatakelola pemerintahan yang baik terutama terkait delapan area perubahan reformasi birokrasi.

Ke-8 area tersebut adalah perubahan mindset dan cultureset pimpinan dan pegawai, perbaikan pola dan cara kerja, perbaikan kapasitas dan integritas SDM, perbaikan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan.

Selain itu, strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membangun percontohan unit kerja di kejaksaan juga cukup berhasil.

Percontohan pelaksanaan reformasi birokrasi yang di maksud antara lain i program Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Unit percontohan tersebut selanjutnya dapat direplikasi oleh unit-unit yang lain. Strategi ini cukup efektif untuk memicu pergerakan pelaksanaan pada tingkatan unit kerja Kejaksaan RI," imbuh Tjahjo.

 

Ditingkatkan

Ketua Tim Pengarah Reeformasi Kejaksaan RI Setia Untung Arimuladi mengakui pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM pada satuan kerja (satker) Kejaksaan RI sejak 2018 telah menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Terbukti, hanya 13 satker yang meraih predikat WBK pada 2018, lalu meningkat menjadi 50 satker dan 5 satker meraih predikat WBBM pada 2019, lalu meningkat lagi menjadi sebanyak 41 satker meraih predikat WBK dan 9 satker meraih predikat WBBM.

“Namun demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan RI harus terus diupayakan dan ditingkatkan sampai dengan seluruh satker (603) di Kejaksaan RI dapat meraih predikat WBK/WBBM,” ujar Setia Untung.

Dia menambahkan,  perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan publik tidak lepas dari dukungan masyarakat yang mendukung pelaksanaan reformasi di lingkungan kejaksaan.

"Kami akan terus bekerja dan berkarya memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat di seluruh Indonesia," kata Setia Untung.

Wakil Jaksa Agung ini membeberkan, terdapat empat langkah strategis dalam meningkatkan evaluasi kinerja kejaksaan di seluruh Indonesia. Pertama, tekad dan komitmen pimpinan sebagai role model, di mana pimpinan dan jajaran (pegawai) harus terlibat dalam melaksanakan perubahan serta saling mendorong dengan semangat dan visi yang sama.  

 

Tagar. #reformasi birokrasi #Kejaksaan RI #menpan RB #pelayanan publik

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen