×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Realisasi PEN Capai Rp155,6 Triliun, Sektor Kesehatan Paling Rendah

Senin, 03 Mei 2021, 15:54 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Realisasi PEN Capai Rp155,6 Triliun, Sektor Kesehatan Paling Rendah

Menko Perekonomian Airlangga Hartanto. (Yotube Sekretariat Presiden)

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, serapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) per 30 April 2021 mencapai Rp155,6 triliun dari pagu Rp699,43 triliun.

“Realisasi anggaran program PEN sampai 30 April 2021 itu mencapai Rp155,6 triliun atau 22,3 persen dari pagunya,” jelas Airlangga dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (3/5/2021).

Dari total realisasi Rp155,6 triliun, serapan anggaran sektor kesehatan paling rendah. Mengacu paparan Airlangga, realisasinya hanya 12,1 persen atau Rp21,5 triliun dari pagu Rp175,52 triliun.

Sementara realisasi di beberapa sektor lainnya berada di kisaran 15,3 persen hingga 46,2 persen.

Rinciannya, serapan anggaran program prioritas sebesar 15,3 persen atau Rp18,98 triliun dari pagu Rp125 triliun, UMKM  20,8 persen atau Rp40,23 triliun dari pagu Rp191,13 triliun.

Lalu, realisasi anggaran untuk perlindungan sosial mencapai 32,7 persen atau Rp49,07 triliun dari pagu Rp150,88 triliun. Terakhir, anggaran insentif usaha telah terserap 46,2 persen atau 26,2 triliun dari total pagu Rp56,72 triliun.

“Kemudian tentunya diharapkan bahwa program lain seperti BLT Dana Desa yang baru mencapai 12 persen diharapkan bisa ditingkatkan kembali,” kata Airlangga.

 

PPKM Berlanjut

Menko Perekonomian Airlangga menjelaskan, secara umum perkembangan pandemi Covid-19 di Indonesia hingga 2 Mei 2021 mengalami perbaikan baik dari sisi rata-rata konfirmasi harian maupun kasus aktif.

“Angka positivity rate juga membaik di Januari 26 persen dan di Mei (2021) 10,81 persen,” jelas Airlangga.

Kendati begitu, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan kembali melakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro (PPKM Mikro) tahap ketujuh yang diberlakukan mulai 4-17 Mei 2021.

“Di sepuluh hari terakhir kasus aktifnya stagnan di 100 ribu, nah ini perlu diupayakan supaya turun,” tukas Ketua Umum Golkar ini.

Namun terlepas dari itu, pemerintah menambah provinsi yang memberlakukan PPKM Mikro lantaran mengalami kenaikan kasus positif Covid-19.

Provinsi yang dimaksud adalah Kepulauan Riau, Bengkulu, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Dengan demikian, totalnya menjadi 30 provinsi.

Selain itu, beberapa pembatasan kegiatan masyarakat yang telah diterapkan selama ini juga tidak mengalami perubahan dalam PPKM Mikro hingga 17 Mei mendatang.

“(Bahkan) diberikan penegasan bahwa di daerah-daerah (terkait) hiburan komunitas ataupun masyarakat ataupun hiburan-hiburan yang sifatnya fasilitas publik, maka penerapan protokol kesehatan menggunakan masker itu wajib. Jadi, itu yang diberikan penekanan dan juga pembatasan di tempat tersebut 50 persen,” pungkas Airlangga.

Tagar. #pemulihan ekonomi nasional #anggaran covid-19 #realisasi anggaran #anggaran pen

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen