×
×
Sabtu, 28 November 2020
OBS 2019
loading content

Realisasi Pajak Baru 62,6 Persen dari Target

Senin, 19 Oktober 2020, 13:38 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Realisasi Pajak Baru 62,6 Persen dari Target

Ilustrasi (liputan6.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Penerimaan perpajakan hingga September 2020 baru mencapai Rp750,6 triliun atau 62,6 persen. Artinya, pemerintah harus mampu mengumpulkan Rp448,2 triliun dalam waktu sekitar tiga bulan ke depan untuk mencapai target sebesar Rp1.198,8 triliun.

“(Hal tersebut karena) pemanfaatan insentif dan retribusi pajak meningkat untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA yang disiarkan langsung kanal Youtube Kemenkeu RI, Senin (19/10/2020).

Sri Mulyani lalu merinci realisasi penerimaan perpajakan hingga September 2020. PPh migas baru terealisasi sekitar Rp23,6 triliun atau 74,2 persen dari target sebesar Rp31,9 triliun.

Kemudian, realisasi PPh non migas sebesar Rp418,2 triliun atau 65 persen dari target, pajak pertambahan nilai Rp290,3 triliun atau 57,2 persen, pajak bumi dan bangunan (PBB) Rp14 triliun atau 104 persen, dan pajak lainnya sebesar Rp4,5 triliun atau 59,7 persen dari target.

 

Terkontraksi 16 Persen

Sri Mulyani membeberkan, penerimaan perpajakan hingga September 2020 sebesar Rp750,6 mengalami kontraksi 16 persen dibandingkan perode yang sama pada tahun lalu yang mencapai Rp902,8 triliun.

“Sebagian besar jenis pajak mengalami tekanan seiring perlambatan kegiatan ekonomi dan meningkatknya pemanfaatan insentif dan restitusi pajak, serta penerapan diskon pajak 50 persen,” jelas Sri.

Realisasi PPh Migas sebesar Rp23,6 triliun, kata Sri, mengalami kontraksi yang paling dalam yaitu 45,3 persen. Dengan kata lain, berkurang sekitar Rp19,6 triliun ketimbang periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp43,2 triliun.

Menurut Sri Mulyani, anjloknya realisasi PPh Migas lantaran harga migas dunia masih di bawah 40 dolar AS year to date dan realisasi lifting migas yang masih rendah.

Lalu PPh non migas terkontraksi 16,9 persen. Realisasi hingga September 2020 sebesar Rp418,2 triliun berkurang sekitar Rp85,1 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp503,3 triliun.

Pajak pertambahan nilai juga terkontraksi hingga 13,6 persen atau berkurang Rp45,8 triliun. Hingga September 2019, realisasi pajak ini tercatat Rp336,1 triliun.

Begitu juga dengan realisasi PBB Rp14 triliun dan pajak lainnya Rp4,5 triliun, masing-masing terkontraksi 9,6 persen dan 6,4 persen. Di periode yang sama tahun lalu, realisasi dua sektor ini masing-masing sebesar Rp15,5 triliun dan Rp5,5 triliun.

 

Bea Cukai Tumbuh

Kendati sektor perpajakan terkontraksi, Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara dari sektor bea cukai justru mengalami pertumbuhan sebesar 3,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp136,7 triliun.  Hingga September 2020, realisasi bea cukai tercatat Rp141,8 triliun.

Kinerja bea cukai lebih banyak ditopang oleh penerimaan cukai yang mencapai Rp115,3 triliun atau tumbuh 7,2 persen ketimbang periode yang sama tahun lalu sebesar Rp107,5 triliun.

Sementara realisasi bea masuk Rp24,3 triliun atau terkontraksi 9,6 persen dibandingkan capaian tahun lalu sebesar Rp26,8 triliun. Begitu juga dengan realisasi bea keluar terkontraksi 2,4 persen, di mana hingga September 2020 realisasinya baru Rp2,2 triliun.

Sekalipun penerimaan bea masuk mengalami pertumbuhan 3,8 persen, mengacu paparan Sri Mulyani, sebenarnya realisasi bea cukai baru 68,9 persen dari target sebesar Rp205,7 triliun sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2020.

 

Tagar. #kemenkeu #penerimaan pajak #target penerimaan pajak #insentif pajak

Berita Terkait
Akhir Oktober, Utang Pemerintah Kian Menggunung

Kamis, 26 November 2020, 12:16 WIB

Akhir Oktober, Utang Pemerintah Kian Menggunung
Realisasi APBD Baru 62 Persen

Selasa, 24 November 2020, 14:38 WIB

Realisasi APBD Baru 62 Persen
KTT G20 Belum Sepakat Soal Pajak Digital

Senin, 23 November 2020, 09:51 WIB

KTT G20 Belum Sepakat Soal Pajak Digital
Komisi XI DPR: Harus Ada Kriteria Pemberian PMN

Selasa, 17 November 2020, 11:13 WIB

Komisi XI DPR: Harus Ada Kriteria Pemberian PMN
Artikel Lainnya

Jumat, 27 November 2020, 19:26 WIB

Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah

Banyak program yang tidak terlaksana karena fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

selengkapnya
Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah
Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya

Jumat, 27 November 2020, 17:12 WIB

Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya