×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Rawan Korupsi, KPK Awasi Pengelolaan Dana Desa

Senin, 10 Januari 2022, 12:38 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Rawan Korupsi, KPK Awasi Pengelolaan Dana Desa

Ilustrasi penyaluran dana desa. (Foto:cangkringan,desa.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pengelolaan dana desa rawan berpotensi menjadi tindak pidana korupsi. Sejak 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan ada 14 potensi persoalan dalam pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, KPK akan mengawal pengelolaan dana desa.

Menurut Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, KPK akan menaruh perhatian serius dalam pencegahan korupsi dana desa.   

"KPK telah menaruh perhatian serius terkait pencegahan korupsi dana desa. Dalam kajian (tahun 2015) KPK saat itu menemukan setidaknya 14 potensi persoalan yang meliputi empat aspek, yaitu regulasi dan kelembagaan, tatalaksana, pengawasan, dan sumber daya manusia," ujar Ipi saat dilansir pernyataannya Senin (10/1/2022).

Ipi menyebutkan, pada aspek regulasi dan kelembagaan, KPK mempersoalkan belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. Kerap terjadi potensi tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Desa dan Ditjen Bina Pemerintahan Desa pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kemudian, pada aspek tatalaksana, ada lima persoalan diantaranya yakni siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi desa, satuan harga baku barang dan jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) belum tersedia.

Lalu transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja desa masih rendah, laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa.

Ipi menilai pada aspek pengawasan ada tiga potensi persoalan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik oleh semua daerah, serta ruang lingkup evaluasi dan pengawasan yang dilakukan belum jelas.

Pada aspek sumber daya, KPK menilai pentingnya proses rekruitmen tenaga pendamping dilakukan secara profesional dan cermat. Sebab, adanya kasus korupsi dan kecurangan kerap dilakukan tenaga pendamping oleh penegak hukum. 

"Umumnya para oknum pendamping tersebut melakukan korupsi atau fraud dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa dan longgarnya pengawasan pemerintah," tutur Ipi.

Ipi mengatakan, dari kajian itu KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian terkait maupun pemerintah daerah dalam penyaluran dana desa dengan membangun mekanisme pengawasan partisipatif.

Oleh karena itu KPK minta membentuk sarana pengaduan masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana desa, rekruitmen pendamping yang kredibel untuk membantu aparat desa mengalokasikan dana, sekaligus membuat laporan penggunaannya.

Untuk di tingkat pusat, KPK meminta agar kinerja Kemendagri bersama Kementerian Desa, Transmigrasi, dan Daerah Tertinggal, tidak tumpang-tindih.

"KPK meyakini potensi risiko dalam pengelolaan keuangan desa akan lebih besar apabila aparat desa, pemerintah pusat, dan masyarakat tidak bersinergi mengawasi penggunaan anggaran yang besar tersebut. Karenanya, KPK mengajak masyarakat untuk berperan serta dalam mengawal dana desa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat desa sesuai dengan tujuannya," kata Ipi.

KPK juga meminta pemda untuk mempublikasi dan melaporkan pertanggungjawaban dalam mengelola APBDesa. KPK meminta Dinas Pemerintah Desa bersama-sama kepala desa dan lurah melibatkan partisipasi masyarakat dengan membuka dan mempublikasikan APBDesa.

Inpektorat daerah juga harus mengawasi pengimplementasian aplikasi Siswaskeudes secara komprehensif. Jika pemda belum mengimplementasikan Siswaskeudes, KPK meminta Inspektorat melakukan audit keuangan desa berdasarkan prioritas risiko.

"Selain itu, KPK juga mendorong inspektorat untuk membangun sarana pengaduan masyarakat yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat desa dan menindaklanjuti setiap pengaduan yang diterima," katanya.

 

 

Tagar. #KPK #desa #dana #Korupsi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen