×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Rasio Utang Indonesia Nyaris 40 Persen dari PDB

Kamis, 18 Februari 2021, 19:35 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Rasio Utang Indonesia Nyaris 40 Persen dari PDB

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, rasio utang Indonesia hampir mendekati 40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kenaikan tersebut karena tingginya kebutuhan dan semakin melebarnya defisit APBN untuk membiayai penanganan Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, sejak Indonesia dilanda wabah Covid-19, defisit APBN terus melebar. Pada 2020, defisit meningkat dari 1,76 persen menjadi 6,09 persen terhadap PDB.

"Rasio utang kita terhadap PDB dari awal sebelum krisis masih sekitar 32 persen. Jadi peningkatan defisit pasti akan meningkatkan rasio utang terhadap PDB sekitar 40 persen," kata dia dalam diskusi ‘Infrastructure, Technology, and Finance for Sustainable and Inclusive Development in Asia’, Kamis (18/2/2021).

Dia menyebut, rasio utang nasional terus meningkat salah satunya karena pemerintah mencari pembiayaan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Salah satunya adalah penyaluran dana bantuan sosial (bansos) agar daya beli masyarakat terjaga.

“Di sisi lain, penerimaan pajak negara juga sangat terbatas. Kondisi ini membuat pendanaan nasional untuk penanganan Covid-19 menjadi sangat kritikal,” jelas Sri.

Akibat tekanan ekonomi karena pandemi Covid-19, defisit APBN ikut terkerek. Dari semula ditargetkan hanya 1,76 persen dari PDB, kini bengkak ke angka 6,09 persen dari PDB.

Pemerintah Indonesia pun mau tidak mau mengubah ketentuan batas defisit dari semula maksimal 3 persen dari PDB menjadi di atas 3 persen selama tiga tahun sejak 2020 hingga 2022.

 

Lebih Rendah

Kendati begitu, Menkeu mengklaim kenaikan rasio utang Indonesia sejatinya masih lebih rendah dari negara-negara lain. "Tapi bukan berarti kita yang paling kompeten," imbuhnya.

Dia mengatakan, utang mungkin bisa menjadi jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan, tetapi penarikannya tetap tidak mudah. Sebab, bila investor tak tertarik dengan kondisi investasi sebuah negara, maka ia tidak akan mengalirkan dananya.

Karena itu, pemerintah di tengah pandemi tetap memperbaiki iklim investasi di tanah air untuk menarik lebih banyak minat investor swasta dan asing. Salah satunya dengan menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

"Agar negara bisa mendatangkan modal swasta dan asing, kita harus menangani iklim investasi, salah satunya dengan omnibus law (UU Ciptaker). Ini adalah undang-undang yang menangani masalah banyak kerumitan birokrasi dan regulasi yang menghambat investasi," terang dia.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga membentuk Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA). Lembaga itu akan mengelola investasi dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF).

"Institusi baru ini diperlukan karena Indonesia tidak bisa membangun sendiri hanya dari pembiayaan yang merupakan leverage dari utang. Harus ada instrumen dan institusi yang memberikan izin untuk memanfaatkan modal, menyeimbangkan pembiayaan. SWF INA salah satu upaya menarik lebih banyak modal swasta dan asing untuk membangun Indonesia," paparnya.

Tagar. #sri mulyani #utang #utang luar negeri #PDB #rasio utang pemerintah

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju