×
Sabtu, 19 September 2020
loading content

RAPBN 2021: KPU Minta Tambahan Anggaran Rp696 Miliar

Kamis, 10 September 2020, 13:19 WIB
Penulis: Maryono INFO ANGGARAN
Editor: Jimmy Radjah

RAPBN 2021: KPU Minta Tambahan Anggaran Rp696 Miliar

Ilustrasi (pikiran-rakyat.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan anggaran pada 2021 sebesar Rp696 miliar. Jatah anggaran yang sudah dipatok dalam RAPBN 2021 dianggap tak cukup untuk memenuhi kebutuhan penyelengaraan pemilu pada tahun mendatang.

“Keseluruhannya, kami mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp696 miliar,” kata Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Elberta Kawima dalam pembahasan rencana kerja anggaran (RKA) KPU bersama Komisi II DPR, Kamis (10/9/2020).

Dalam RAPBN 2021, KPU mendapat jatah anggaran sebesar Rp2,04 triliun. Dana tersebut di antaranya dialokasikan untuk program dukungan manajemen Rp1 triliun dan penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi Rp43 miliar.

Wima mengatakan pagu indikatif tersebut mengalami penurunan sekitar 5,14 persen atau sekitar Rp110 miliar dibandingkan pagu anggaran 2020 yang mencapai Rp2,05 triliun.

Selain mengalami penurunan, kata Wima, KPU juga perlu menjalankan sejumlah kegiatan prioritas seperti kegiatan fasilitasi pemilu presiden dan wakil presiden.

Mengingat pagu anggaran Rp2,04 triliun dalam RAPBN 2021 tidak cukup, “kami mohon untuk bisa mendapatkan tambahan pagu anggaran untuk 2021,” harap Wima.

 

Delapan Kegiatan

Berdasarkan paparan Wima, usulan tambahan anggaran Rp696 miliar pada 2021 bakal digunakan untuk pelaksanaan akuntabiltas pengelolaan administrasi keuangan di luar lingkungan Sekretariat Jenderal KPU Rp156 miliar.

Kedua, pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, serta sarana dan prasasarana pemillu Rp8,9 miliar. Lalu, pelaksanaan managemen perencanaan data Rp30,5 miliar.

Selanjutnya, pembinaan SDM, pelayanan, dan administrasi kepegawaian Rp32,5 miliar. Kemudian, penyelenggaraan operasional dan pemelihaaraan perkantoran Rp411,6 miliar.

Keenam, pemeriksaan di lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU provinsi dan kabupaten/kota sebesar Rp3,8 miliar. Selain itu, penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa pemilu, dan sosialisasi peraturan perundang-undanganan terkiat pemilu sebesar Rp4,6 miliar.

Terakhir, kegiatan fasilitasi pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, serta pilkada Rp41,3 miliar.

“Dengan demikian, kami berharap di 2021 bisa mendapat pagu anggaran sebesar Rp2,7 triliun,” pungkas Wima.

Tagar. #Anggaran #rapbn 2021 #dpr #kpu

Berita Terkait
Politik Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia

Jumat, 18 September 2020, 08:40 WIB

Politik Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia
Anggaran 'Setengah 'Tiang' Kejaksaan

Selasa, 01 September 2020, 11:14 WIB

Anggaran 'Setengah 'Tiang' Kejaksaan
Artikel Lainnya

Sabtu, 19 September 2020, 15:06 WIB

Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu

Alokasi stimulus turun seiring telah tersedianya banyak sarana/prasarana kesehatan di 2020 yang tetap dapat digunakan di 2021.

selengkapnya
Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu
Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara

Jumat, 18 September 2020, 16:06 WIB

Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara