×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Menggantung, Masyarakat Sipil Tuding Hasil Kompromi dengan Eksekutif

Jumat, 26 November 2021, 08:07 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Putusan MK Soal UU Cipta Kerja Menggantung, Masyarakat Sipil Tuding Hasil Kompromi dengan Eksekutif

Ilustrasi. (pikiran-rakyat.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menuding putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat merupakan hasil kompromi dengan eksekutif.

“Putusan MK ini seolah menegaskan kekhawatiran masyarakat sipil terhadap MK yang tunduk pada eksekutif menjadi terbukti,” tulis YLBHI melalui keterangan tertulis, Kamis (11/25/2021) malam.

Dalam putusannya, MK menyampaikan UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu  dua tahun sejak putusan ini diucapkan”.

Jika tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu dua tahun, maka UU Nomor 11 Tahun 2020 menjadi inkonstitusional secara permanen. Dengan kata lain, undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh UU Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali.

Selain itu, MK juga meminta pemerintah menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak membolehkan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

Menurut YLBHI, putusan MK menggantung dan tidak berani lurus dan tegas dengan logika hukum dan UU MK meski menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

“Seharusnya MK membuat putusan dengan menyatakan ‘batal’ saja, sehingga tidak membuat bingung dan mentoleransi pelanggaran,” tegas YLBHI.

Terlebih, sambung YLBHI, secara substantif pertimbangan putusan sangat jelas bahwa pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dan prinsip pembuatan undang-undang dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja.

Dalam keterangan terpisah, 15 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusional (KEPAL), salah satu pemohon uji materi UU Cipta Kerja, juga menilai putusan MK cenderung bersayap dan kental nuansa politis.

Koordinator KEPAL cum peneliti Yayasan Bina Desa Lodji Nurhadi mengatakan, seharusnya pengertian konstutusional dan inkonstitusional punya batas yang jelas, namun putusan MK justru remang-remang.

“Hal tersebut tentu tidak akan baik bagi masa depan law enforcement itu sendiri. Ini bisa jadi preseden,” kata Lodji.

Direktur Eksekutif  Indonesia for Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti menambahkan, putusan MK tersebut memang tidak konsisten. Satu sisi menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan konsitutsi, tapi di sisi lain masih memberikan kesempatan selama dua tahun kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan.

“(Selain itu) UU Cipta kerja haruslah dianggap tidak berlaku dan pelaksanaan terhadap undang-undang beserta peraturan pelaksananya harus ditangguhkan. Inilah bentuk ketidakkonsistenan hakim MK atas putusannya,” jelas Rachmi.

 

Kehilangan Legitimasi

Terlepas dari itu, YLBHI meminta pemerintah segera menghentikan segala proses pembuatan dan penerapan semua aturan turunan UU Cipta Kerja sebagaimana putusan MK, termasuk menghentikan segera proyek-proyek strategis nasional yang telah merampas hak-hak masyarakat dan merusak lingkungan hidup.

“Pemerintah telah kehilangan legitimasi dalam menerapkan atau melaksanakan UU Cipta Kerja,” tegas YLBHI.

YLBHI menyampaikan, saat ini pemerintah dan DPR harus menyadari bahwa terdapat kesalahan mendasar dalam pembentukan UU Cipta Kerja serta tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam membahas RUU penting lainnya.

“Jauh sebelum MK menyatakan UU Cipta Kerja melanggar Konstitusi, berbagai kelompok masyarakat di banyak wilayah dengan berbagai pekerjaan dan latar belakang telah mengatakan Omnibus Law UU Cipta Kerja melanggar Konstitusi, tapi pemerintah bergeming,” kata YLBHI, mengingatkan.

Senada, kuasa hukum KEPAL Janses Sihaholo mengatakan bahwa perbaikan UU Cipta Kerja yang akan dilakukan pemerintah harus sesuai perintah putusan MK. “Yaitu perlu adanya landasan hukum omnibus law, adanya partisipai publik yang bermakna, dan perubahan materi,” terang Janses yang juga menjabat sebagai Koordinator Tim Advokasi Gugat Omnibuslaw.

Serikat Petani Indonesia (SPI), salah satu organsiasi yang tergabung dalam KEPAL, menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perbaikan pembentukan UU Cipta Kerja tidak boleh lagi secara formalitas, tapi partisipasi yang bermakna sebagai syarat konstitusionalitas pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Indikator partisipasi bermakna harus memperbaiki dengan melibatkan partisipasi rakyat mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan sampai pengesahan yang harus menjadi pedoman bagi DPR dan Pemerintah dalam pembentukan undang-undang,” imbuh peneliti SPI Agus Ruli Ardiansyah.

Tagar. #ylbhi #Inkonstitusional Bersyarat #KEPAL #uu cipta kerja #mahkamah konstitusi #IGJ

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital