×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Pukat UGM Minta KPK Tak Keliru Artikan Independensi

Selasa, 10 Agustus 2021, 19:12 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Pukat UGM Minta KPK Tak Keliru Artikan Independensi

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman menyatakan, indepedensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan berarti membuat lembaga antirasuah itu tidak bisa diawasi kinerjanya oleh lembaga lain.

Pernyataan Zaenur ini sekaligus  merespons pernyataan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menyebut kebijakan lembaga antirasuah itu tidak bisa diintervensi lembaga mana pun, termasuk Ombudsman. Alasannya, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bukan pelayanan publik.

"Jadi independensi KPK itu artinya KPK tidak bisa dicampuri pelaksanaan tugas dan kewenangannya, tapi bukan berarti tidak bisa diawasi oleh pihak-pihak terkait," kata Zaenur, Selasa (10/8/2021).

Artinya, KPK tidak boleh keliru dalam memahami arti independensi tersebut. Sebab, Ombudsman dijamin oleh Undang-Undang untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya dugaan maladministrasi. “Sedangkan KPK tidak diberi kewenangan itu," jelasnya.

Zaenur juga mempertanyakan dasar hukum sikap pimpinan KPK yang memberi tanggapan atas laporan Ombudsman RI. Menurutnya, KPK tidak punya dasar hukum untuk menanggapi dan menolak pekerjaan Ombudsman.

"Saya ingin berbalik tanya pada KPK atas dasar kewenangan Undang-Undang apa? Ada di pasal berapa dan di ayat ke berapa KPK berwenang menanggapi pekerjaan Ombudsman? Tidak ada!" tegas dia.

Dengan begitu, tindakan Pimpinan KPK yang tidak mengikuti temuan Ombudsman merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Pasal 38 UU Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI mengatur bahwa setiap lembaga negara yang mendapatkan rekomendasi wajib melaksanakannya.

"Kalau saran perbaikan tidak digubris oleh KPK, bahkan dilecehkan atau ditolak, menurut saya (temuan) Ombudsman akan dilanjutkan dengan rekomendasi. Kalau rekomendasi tidak juga dijalankan KPK, maka itu melanggar kewajiban dan prinsip dasar sebagai penyelenggara negara. Sudah terang bahwa itu pelanggaran etik berat," imbuh dia.

Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya tindakan maladministrasi dalam pelaksanaan alih status pegawai KPK yang melalui TWK. Namun Pimpinan KPK menyatakan tidak sepakat dengan temuan tersebut.

KPK juga mengatakan bahwa Ombudsman melanggar kewajiban hukum karena perkara yang diperiksa Ombudsman berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2020 sedang diuji formil oleh Mahkamah Agung (MA).

Tagar. #TWK KPK #Pukat UGM #ombudsman #pemberantasan korupsi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:15 WIB

Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek

Seiring perkembangan dunia digital, program pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui aplikasi Rumah Cegah.

selengkapnya
Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek