×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Publikasikan Data Pribadi Tanpa Izin, Siap-siap Bui 10 Tahun Menanti

Senin, 17 Januari 2022, 13:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Publikasikan Data Pribadi Tanpa Izin, Siap-siap Bui 10 Tahun Menanti

Ilustrasi data pribadi penduduk. (Foto:pikiranrakyat.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Masyarakat diimbau tidak mempublikasikan dokumen data pribadi. Apabila publikasikan data pribadi tanpa izin, ancaman bui 10 tahun menanti.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrullah menyebutkan, siapapun yang tanpa hak mendistribusikan dokumen kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Sanksi bakal menerima sanksi serius. Sanksi itu tidak hanya ancaman pidana, pelaku kejahatan juga harus membayar denda. 

"Bagi pihak-pihak yang mendistribusikan dokumen kependudukan, termasuk dirinya sendiri yang memiliki dokumen kependudukan seperti foto KTP-el di media online tanpa hak, maka terdapat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," kata Zudan kepada media, Senin (17/1/2022). 

Pasal 96 UU Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan, tiap orang atau badan hukum yang mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara Pasal 96A menyatakan, tiap orang yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. 

Zudan menanggapi ramainya bisnis digital non fungible token (NFT) di OpenSea. Diketahui, ada seorang warga yang menjual foto selfie dengan e-KTP sebagai NFT di OpenSea yang dijual dengan harga 0,234 Ethereum atau sekitar Rp11 juta. 

Zudan mengingatkan masyarakat bahwa mengunggah dan menjual foto selfie dengan e-KTP merupakan tindakan yang berbahaya. Dia mengatakan, data kependudukan warga rentan disalahgunakan untuk penipuan atau kejahatan lain oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Menjual foto dokumen kependudukan dan melakukan foto selfie dengan dokumen KTP-el di sampingnya untuk diverifikasi dan divalidasi tersebut, sangat rentan adanya tindakan penipuan, kejahatan oleh 'pemulung data' atau pihak-pihak tidak bertanggung jawab karena data kependudukan dapat dijual kembali di pasar underground atau digunakan dalam transaksi ekonomi online seperti pinjaman online," ujar Zudan.

Tagar. #sanksi #data #izin #non fungible token #NFT

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin