×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Puan: Yakinkan Rakyat Tentang Manfaat PPKM Darurat

Senin, 19 Juli 2021, 13:45 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Puan: Yakinkan Rakyat Tentang Manfaat PPKM Darurat

ILustrasi (Foto: Kompas.com)

Infoanggaran.com, Jakarta  Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk meyakinkan rakyat agar benar-benar memahami manfaat dan tujuan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

“Berikan pemahaman yang baik ke masyarakat bahwa pembatasan mobilitas yang harus dilakukan saat ini memang harus dilakukan. Jawab juga kesabaran rakyat menjalaninya dengan hasil nyata pengendalian dan penanganan pandemi,” kata Puan, Senin (19/7/2021).

Puan juga meminta pemerintah untuk memastikan langkah dan kebijakan yang diambil bisa memberikan solusi pada rakyat.

“Pastikan rakyat yang sakit bisa mendapat perawatan di rumah sakit. Perbanyak rumah sakit darurat, bila rumah sakit yang ada tidak lagi mampu menampung. Pastikan obat-obatan dan oksigen tersedia, termasuk untuk yang menjalani isolasi mandiri,” lanjut Puan.

Menurut Puan, kebijakan PPKM Darurat adalah momentum krusial bagi pemerintah bahwa segala upaya konstruktif terus dilakukan negara untuk mengatasi pandemi.

PPKM Darurat akan diperpanjang atau tidak, kata Puan, harus diputuskan berdasarkan data yang juga transparan ke publik. Dia mengatakan, pemerintah harus segera memberikan kepastian ke publik dengan argumentasi dan tujuan yang berlandaskan data dan fakta.

 

Lebih Terbuka

Pada kesempatan yang sama, Puan juga meminta pemerintah lebih terbuka lagi mengungkap strategi akhir (exit strategy) pandemi Covid-19 di Indonesia beserta peta jalan yang akan ditempuh.

“Semua dengan tujuan rakyat pun paham ke mana arah jalan kita semua yang sekarang harus membatasi mobilitas demi memutus rantai penyebaran Covid-19 yang masih terus memakan korban ini,” tegas Puan.

Begitu pula terkait refocusing anggaran, menurut Puan, bisa diarahkan untuk menjadi solusi bagi masyarakat yang menjalani isoman. Inisiatif-inisiatif yang dilakukan terkait refocusing anggaran semestinya tidak sekadar prosedural, tetapi juga substantif dan solutif.

“Kalau anggaran ada, delivery dalam program hingga ke daerah adalah tantangan yang butuh diselesaikan bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Jadikan program bersama, yang melibatkan juga masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dengan anggaran dari APBN sekalipun,” lanjut Puan.

Tak hanya bagi yang sakit, rakyat yang sehat juga harus dipastikan mampu bertahan dalam himpitan ekonomi. Data mengenai bantuan sosial pun harus terus diperbaiki untuk memastikan akurasi dan kebermanfaatannya. Hal tersebut, kata dia, untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kepercayaan rakyat harus terus dijaga lewat beragam cara. Jangan sampai rakyat berputus asa dan menganggap negara tidak ada atau abai. Jangan buka celah sekecil apa pun untuk itu,” tegas Puan.

Selain penanganan dan pengendalian Covid-19 di Pulau Jawa, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak lengah dengan situasi di luar Pulau Jawa. Terlebih lagi, fasilitas dan akses kesehatan di luar Pulau Jawa pun punya tantangan tersendiri. “Jangan sampai kecolongan lonjakan kasus di luar Pulau Jawa,” kata Puan.

Kemudian, terkait yang menjalani isolasi mandiri (isoman), Puan meminta pemerintah pusat dan daerah memberikan solusi. “Pastikan mereka yang menjalani isoman juga mendapatkan akses dan layanan untuk berobat dengan mudah dan cepat, di kondisi yang masuk kategori tidak perlu ke rumah sakit sekalipun,” tegasnya.

Jangan sampai, kata Puan, kondisi mereka yang menjalani isoman mengalami pemburukan dan berisiko kematian karena kesulitan mendapatkan obat dan pasokan nutrisi untuk tambahan imunitas yang diperlukan.

Lebih lanjut, Puan juga turut mendorong pula kehadiran dapur umum dan lebih banyak program pro-rakyat. “Mereka yang sakit dan keluarganya tidak hanya butuh pengobatan tetapi juga dukungan sosial yang nyata, bahkan untuk kepastian pemenuhan kebutuhan makan selama menjalani pengobatan atau isoman,” ujarnya.

Hingga Minggu (18/7/2021), tercatat tambahan 44.721 kasus baru Covid-19 di Indonesia dalam sehari. Sedangkan pasien yang meninggal tercatat 1.093 orang.

“Ini semua butuh upaya yang benar-benar serius, keras, dan berkesinambungan, sehingga rakyat menaruh kepercayaan dan memberi dukungan, agar pandemi bisa diatasi dan ditangani secara menyeluruh,” pungkas Puan.

 

Masalah Sensitif

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, perpanjangan PPKM darurat merupakan hal yang sensitif, sehingga harus diputuskan dengan hati-hati.

"Ini pertanyaan dari masyarakat, satu yang penting yang perlu kita jawab, PPKM darurat ini akan diperpanjang tidak? Kalau mau diperpanjang, sampai kapan?," ujar Jokowi dalam keterangannya melalui YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (17/7/2021).

Jokowi mengatakan bahwa kebijakan PPKM Darurat adalah hal yang sangat sensitif dan perlu pembahasan lebih lanjut. "Ini betul-betul hal yang sangat sensitif. Harus diputuskan dengan sebuah pemikiran yang jernih. Jangan sampai keliru (memutuskan)," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Jokowi telah memutuskan memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli 2021.

"Tadi Rapat Kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo (Jateng) sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM ini," kata Muhadjir akhir pekan lalu.

Terhadap melonjaknya lasus Covid-19 meski dalam status PPKM Darurat, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta maaf dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR pada Senin (14/6/2021) hari ini.

"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," ujarnya.

Ke depan, Luhut berjanji pemerintah akan terus bekerja keras sehingga penularan Covid-19 akibat varian delta dapat diturunkan. Termasuk penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dapat terus berjalan.

Luhut memastikan bahwa pemerintah akan memberikan bansos tambahan sebesar Rp39,9 triliun untuk masyarakat selama PPKM Darurat.

Selain bansos, Luhut mengatakan, pemerintah juga meningkatkan alokasi anggaran di sektor kesehatan sebesar Rp33,21 triliun. Alokasi anggaran tersebut meliputi penambahan anggaran untuk biaya perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit, insentif tenaga kesehatan dan vaksinator.

"Selanjutnya, pemberian oksigen serta pembagian 2 juta obat gratis yang sudah dimulai oleh Presiden kemarin, isolasi yang isolasi Mandiri bagi OTG dan gejala ringan," pungkasnya. 

Tagar. #PPKM Darurat #Puan Maharani #DPR RI

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19