×
Minggu, 25 Oktober 2020
loading content

PSBB Total DKI Jakarta Persulit Pemulihan Ekonomi

Kamis, 10 September 2020, 13:13 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

PSBB Total DKI Jakarta Persulit Pemulihan Ekonomi

Ilustrasi (Foto:Suaka Online)

Infoanggaran.com, Jakarta – Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta akan mempersulit proses pemulihan ekonomi nasional.

Pasalnya, DKI Jakarta memberikan sumbangan ekonomi yang cukup besar ke Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yaitu sekitar 15 - 17 persen.

“Kalau perekonomian DKI terhambat atau terkontraksi, akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia,” jelas Yusuf, Kamis (10/9/2020).

Sebagai contoh real, jelas Yusuf, ketika pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta minus 8,22 persen pada kuartal kedua, kondisi itu tidak terpaut jauh dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga minus 5,32 persen.

Artinya, dengan kondisi ekonomi DKI Jakarta yang diprediksi akan kembali terkontraksi pada kuartal ketiga, peluang tetap terkontraksinya ekonomi nasional juga akan semakin besar. "Sehingga, Indonesia secara teknikal akan masuk ke jurang resesi," jelasnya.

Kontraksi perekonomian akan terjadi terutama pada konsumsi rumah tangga. Pola konsumsi masyarakat DKI Jakarta juga akan ikut mempengaruhi perhitungan konsumsi nasional, karena pemerintah memasukkan DKI Jakarta sebagai aspek perhitungan yang besar dalam perhitungan inflasi.

Dengan demikian, kontraksi perekonomian nasional kemungkinan besar akan terus terjadi jika PSBB kembali diperketat.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksikan perekonomian Indonesia masih akan mengalami kontraksi ekonomi di kuartal III-2020, meski tidak sedalam kuartal II.

“Hal ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional dan global,” katanya.

Pertumbuhan ekonomi sebelum Covid-19 diprediksi bisa tumbuh 5,3 persen dan saat ini menjadi -1,1 persen sampai 0,2 persen.

Dengan demikian, pada kuartal III Indonesia masih akan berada di zona negatif, karena penyebaran Covid-19 masih terus meluas sehingga kebijakan pembatasan sosial kembali dilakukan.

 

PSBB Harus Dilakukan

Kendati demikian, Yusuf juga mengakui PSBB total DKI Jakarta harus tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan tren kasus Covid-19 yang terus meningkat. "Ini agar nantinya kita bisa sembuh lebih cepat, baik itu dari sisi kesehatan maupun juga ekonomi," tuturnya.

Hingga saat ini kasus positif Covid-19 di Jakarta mencapai 13,2 persen atau sudah melebihi ketentuan aman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni seharusnya berada di bawah 5,0 persen.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi mencabut kebijakan PSBB transisi dan memberlakukan PSBB total untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

Kebijakan ini diambil setelah melihat tiga indikator yang sangat diperhatikan Pemprov DKI Jakarta, yakni tingkat kematian, ketersediaan tempat tidur isolasi dan ICU khusus Covid-19, serta tingkat kasus positif di ibu kota.

"Dengan melihat keadaan darurat ini di Jakarta, tidak ada pilihan lain. Artinya, kita terpaksa berlakukan PSBB seperti awal pandemi. Inilah rem darurat yang harus kita tarik," tegasnya.

Untuk itu, pemerintah DKI akan kembali memberlakukan kembali PSBB total terhitung mulai 14 September 2020 dan belum diketahui kapan berakhirnya.

Tagar. #resesi ekonomi #pertumbuhan ekonomi #pemulihan ekonomi nasional #PSBB DKI Jakarta #PSBB

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN