×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (detik.com)

infoanggaran.com, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno menegaskan, proyek kereta cepat Jakarta Bandung tidak boleh menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) APBN. 

Menurut Hendrawan, SiLPA APBN tersebut biasa digunakan untuk kebutuhan pengeluaran kontingensi alias rutin. 

"Misalnya, saat cukai belum masuk tiga bulan pertama di awal tahun, pajak belum masuk bulan pertama, maka gaji dan biaya operasional itu kita gunakan SiLPA,” jelas Hendrawan, Kamis (21/10/2021). 

Sebelumnya, Direktur Utama PT KAI Didiek Haryanto menyampaikan bahwa pemerintah akan menyuntikkan dana untuk proyek kereta cepat sebesar Rp4,3 triliun. Dana itu diambil dari SiLPA APBN 2021 yang disalurkan lewat penyertaan modal negara (PMN) ke KAI. 

Menurut Didiek, saat ini proses pencairan PMN sedang berlangsung. Setelah dana cair 100 persen, KAI akan menggunakannya untuk membayar setoran modal proyek kereta cepat. 

Hendrawan melanjutkan, hingga saat ini Komisi XI DPR masih menunggu kepastian penggunaan SiLPA APBN untuk kereta cepat. Dia juga belum mengetahui apakah rencana tersebut sudah disetujui Menteri Keuangan Sri Mulyani atau belum. 

Jika telah disetujui Menkeu, sambung dia, Komisi XI DPR tidak bisa mengambil keputusan penggunaan SiLPA untuk kereta cepat. 

"Selama 2021, 2022, dan 2023, APBN sepenuhnya dikelola pemerintah, pemerintah yang jadi leading sector-nya," kata Hendrawan. Ini merujuk UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. 

 

Untuk Bansos

Penolakan penggunaan SiLPA untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung sempat disampaikan ekonom senior Faisal Basri. Menurut dia, kebijakan tersebut merupakan langkah "gila". 

"Gila enggak? SiLPA mau dipakai kereta cepat, tapi 9 juta rakyat yang harusnya mendapat JKN dihapus oleh Bu Risma (Menteri Sosial Tri Rismaharini),” ujar dia dalam webinar "Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021) lalu. 

Ketimbang untuk proyek kereta cepat, lanjut Faisal Basri, sebaiknya SiLPA APBN digunakan untuk membantu rakyat yang sedang mengalami kesusahan akibat pandemi Covid-19. 

"Jadi, ayo kita perluas (penerima bantuan sosial)," tegas dia. 

Sementara itu, ekonom INDEF Abra Talattov mengatakan bahwa dana SiLPA seharusnya untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif Covid-19. 

Abra meyakini, pemerintah pasti membutuhkan dana tambahan untuk membantu masyarakat bila kasus positif melonjak.

Jika SiLPA dipakai untuk proyek kereta cepat,  bukan tidak mungkin pemerintah harus menambah dana untuk penanganan covid-19 dari utang. 

Terlebih, kata dia, "dari awal proyek ini digadang-gadang tidak pakai APBN."

Tagar. #kereta cepat #KCIC #SiLPA #apbn #dpr #PMN

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:15 WIB

Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek

Seiring perkembangan dunia digital, program pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui aplikasi Rumah Cegah.

selengkapnya
Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek