×
×
Kamis, 15 April 2021
OBS 2019
loading content

Program Vaksin Mandiri Resmi Dibuka, Ini Aturannya

Jumat, 26 Februari 2021, 19:16 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Program Vaksin Mandiri Resmi Dibuka, Ini Aturannya

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Kesehatan Budi Gunandi Sadikin secara resmi mengumumkan aturan vaksinasi Covid-19 lewat jalur mandiri melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 diteken pada Rabu (24/2/2021).

"Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilakukan melalui vaksinasi program mandiri atau disebut Vaksinasi Gotong Royong," tulis Pasal 3 Ayat (3) Permenkes tersebut dikutip, Jumat (26/2/2021).

Selain itu, dalam Pasal 3 Ayat (5) dituliskan, “Karyawan atau karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima vaksin Covid-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis.”

Lalu, sesuai Pasal 6, setiap perusahaan diwajibkan menyetor data penerima vaksin jalur mandiri. Data itu setidaknya berisi jumlah karyawan yang akan divaksinasi, nama, alamat, dan nomor induk kependudukan setiap karyawan penerima vaksin mandiri.

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong ini akan diserahkan kepada pihak swasta, sehingga prosesnya tidak dilaksanakan di rumah sakit milik pemerintah. Hal itu sesuai dengan Pasal 22, di mana perusahaan swasta harus bekerja sama dengan rumah sakit swasta untuk menggelar penyuntikan vaksin bagi karyawan.

Kemudian, untuk harga edar vaksin untuk vaksinasi mandiri sudah ditentukan oleh Menkes. Batas harga tersebut akan ditetapkan lewat aturan berikutnya.

Lalu, untuk harga pengadaan vaksin Covid-19 antara BUMN dan swasta berada pada angka wajar. Artinya, pemerintah tidak mematok harga yang dapat memberatkan swasta.

"Biaya pelayanan Vaksinasi Gotong Royong yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat/swasta tidak boleh melebihi tarif maksimal yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)," bunyi Pasal 23 Ayat (2).

Diketahui, program vaksinasi mendapat antusias besar dari pelaku usaha. Hingga kini, sudah ada 6.600 ribu lebih perusahaan yang mendaftar resmi di Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Jumlah 6.600 perusahaan lebih yang mendaftar itu masuk ke dalam batch pertama. Meski sempat ada penutupan, namun Kadin telah menerima kembali pendaftaran dari industri.

 

Beda Merk

Selain yang telah disebutkan di atas, beleid yang sama juga menyatakan bahwa jenis vaksin Covid-19 pada Vaksinasi Program Pemerintah dan Vaksinasi Gotong Royong alias Mandiri, akan berbeda.

"Jenis vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong harus berbeda dengan jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Program," tulis aturan itu.

Dalam keputusan tersebut, Menkes menetapkan tujuh jenis vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia. Tujuh jenis vaksin itu antara lain vaksin yang diproduksi PT Biofarma (Persero), AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc, Novavax, dan Sinovac.

Meski berbeda merk, penggunaan vaksin Covid-19 yang akan digunakan dipastikan telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk Vaksinasi Covid-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM sesuai peraturan perundang-perundangan," terang Pasal 7 Ayat (3) beleid tersebut.

Tagar. #Kemenkes #harga vaksin corona #menkes #vaksinasi mandiri #vaksinasi gotong royong

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 12 April 2021, 15:39 WIB

Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun

Menurut Mahfud, pemerintah berusaha mengembalikan uang Rp109 triliun ke kas negara.

selengkapnya
Mahfud MD Sebut Kasus BLBI Rugikan Negara Rp109 Triliun
RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun

Jumat, 09 April 2021, 14:40 WIB

RKA DPR 2022 Capai Rp7,9 Triliun