×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

PPATK Sudah Perjuangkan RUU Perampasan Aset, Tapi Selalu Gagal di DPR

Kamis, 25 November 2021, 15:54 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

PPATK Sudah Perjuangkan RUU Perampasan Aset, Tapi Selalu Gagal di DPR

Gedung PPATK. (cnbcindonesia.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku sudah memperjuangkan pengesahan RUU Perampasan Aset sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga pemerintahan Jokowi, tapi selalu mengalami kegagalan di DPR.

Direktur Hukum PPATK Fithriadi Muslim menyampaikan, hingga saat ini DPR tidak pernah menyetujui RUU Perampasan Aset masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

"Hanya masuk long list, ini saja enggak cukup, yang penting itu masuk (Prolegnas) prioritas sehingga dibahas pada tahun itu," ujar Fithriadi Muslim dalam diskusi secara daring, Kamis (25/11/2021).

RUU Perampasan Aset sempat menjadi salah satu dari lima RUU yang diusulkan pemerintah agar masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Namun akhirnya, 15 September 2021 lalu, Badan Legislasi DPR dan pemerintah sepakat “menganulir” RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas.

Saat itu, hanya ada tiga RUU yang disepakati, yaitu RUU KUHP, RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), dan RUU Pemasyarakatan.

Fithriadi menyampaikan, RUU Perampasan Aset perlu masuk dalam Prolegnas Prioritas agar segera bisa disahkan menjadi undang-undang. "Sehingga nanti dapat dijelaskan aset-aset apa saja yang bisa diajukan perampasan namun yang terpenting mekanisme perampasannya," terang dia.

Dia lalu mencontohkan kasus tindak pidana pencucian uang yang menjerat Murtala Ilyas. Meski Murtala divonis 8 tahun penjara, namun aset yang dimilikinya dikembalikan. "Artinya kalau asetnya tidak diburu juga, tidak dirampas, ini tidak menimbulkan efek jera,” kata dia.

Terlebih, modus pencucian uang saat ini semakin canggih. “Upaya pencucian uang di kita memakai berbagai macam pihak dengan skema bermacam-macam sehingga terkesan tidak ada hubungan aset dengan kejahatan yang dilakukan," kata Fithriadi.

Di situlah letak pentingnya regulasi terkait perampasan aset. Kalau ada regulasinya, Fithriadi yakin aset-aset para pelaku pencucian uang bisa dilakukan perampasan dengan mekansime yang jelas.

Tagar. #prolegnas prioritas #ruu perampasan aset #dpr #ppatk

Berita Terkait
Ini 33 RUU Prioritas Prolegnas 2021

Senin, 18 Januari 2021, 19:57 WIB

Ini 33 RUU Prioritas Prolegnas 2021
RUU PKS Terbentur dengan Paradigma Masyarakat

Selasa, 04 Agustus 2020, 19:51 WIB

RUU PKS Terbentur dengan Paradigma Masyarakat
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 21:02 WIB

BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya

Salah satunya, pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun di 10 kementerian/Lembaga (K/L) tidak memadai.

selengkapnya
BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya