×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Postur APBD Riau 2021 Abaikan Program Prioritas

Senin, 01 Maret 2021, 16:44 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Postur APBD Riau 2021 Abaikan Program Prioritas

Ilustrasi (Foto: Kumparan)

Infoanggaran.com, Jakarta – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai postur alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau 2021 mengabaikan program-program prioritas daerah.

Hal itu tercermin dari banyaknya anggaran jumbo yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk membiayai program yang bukan kewajiban dan bukan prioritas pembangunan daerah. Sementara program yang seharusnya menjadi prioritas justru hanya dialokasikan sedikit anggaran.

"Sebagai contoh, tahun ini Pemprov Riau mengalokasikan sebanyak Rp213,5 miliar untuk membiayai program pembangunan gedung kantor,” jelas Deputi Koordinator FITRA Riau Tarmizi melalui keterangan tertulis kepada Infoanggaran.com, Senin (1/3/2021).

Rinciannya, Rp98,4 miliar digunakan untuk hibah kepada pemerintah pusat (Gedung Korem), kemudian Rp64 miliar untuk pembangunan gedung rumah ibadah, dan sisanya Rp32,2 miliar untuk pembangunan gedung kantor pemerintah lainnya.

Padahal, kata dia, pembangunan gedung tidak mendesak di masa sekarang ini, tetapi malah mendapatkan dana yang besar.

“Seharusnya di masa pandemi Covid-19 seperti ini, Pemprov harus bisa mengefektifkan anggaran untuk menghadapi wabah. Namun, situasi itu tidak tercermin dalam APBD Riau 2021,” jelasnya.

 

Program Prioritas

Kontras dengan alokasi anggaran jumbo untuk program yang tidak prioritas itu, Tarmizi merinci beberapa program pembangunan prioritas yang hanya mendapat sedikit anggaran. Seperti pembangunan jalan yang hanya dialokasikan senilai Rp503 miliar dari yang seharusnya Rp875 miliar sesuai dengan mandat dalam RMPJD Riau 2019-2024.

“Padahal infrastruktur jalan dan jembatan adalah prioritas pembangunan daerah,” jelas dia.

Lalu, program prioritas lain yang terabaikan adalah adalah pembangunan infrastruktur untuk menunjang ketahanan pangan (swasembada pangan) daerah, seperti pembangunan saluran irigasi pertanian. “Alokasi APBD hanya Rp11,6 miliar untuk program ini,” tutur dia.

Program lainnya adalah program penghijauan yang digadang-gadangkan dan menjadi prioritas Pemprov Riau dengan nama Riau Hijau. Namun, anggaran yang dikucurkan untuk pos tersebut sangat kecil, sehingga sulit untuk bisa mencapai misi Riau Hijau.

“Melihat alokasi anggaran yang diposkan pada Dinas LHK Riau tidak ada perubahan dari tahun ke tahun, malah justru menurun. Alokasi anggaran untuk DLHK 2021 sebesar Rp145,7 miliar dari total alokasi anggaran tersebut sebesar Rp128,2 miliar (atau 88 persen) dialokasikan untuk biaya penunjang operasi, seperti gaji, dan biaya rutin,” jelasnya.

Artinya, hanya sekitar 12 persen atau sebesar Rp17,4 miliar dana yang dapat digunakan untuk belanja program di bidang LHK dan program penghijauan. Padahal, selama ini masalah kebakaran hutan sudah menjadi masalah besar di Riau.

Selanjutnya, lanjut dia, prioritas lainnya yang juga diabaikan, yaitu penanganan Covid-19. Khususnya dalam penanganan dampak sosial dan pemulihan ekonomi nasional dan daerah.

“Di APBD 2021 ini justru tidak tergambar kebijakan anggaran untuk merespon Covid-19. Padahal pandemi ini belum berakhir dan mestinya harus menjadi perhatian pemerintah,” tandasnya.

 

Realokasi Anggaran

Berdasarkan kondisi tersebut, FITRA Riau mendesak agar Pemprov Riau membatalkan anggaran tersebut dan melakukan realokasi untuk program-program yang menjadi prioritas daerah, seperti menambah alokasi dana untuk belanja infrasturktur, Riau Hijau, dan untuk penanganan Covid-19.

“Gubernur harus segera memerintahkan kepada TAPD untuk merevisi anggaran tersebut. Tentu masih banyak anggaran-anggaran yang tidak penting lainnya dalam APBD 2021,” tukasnya.

Selain itu, dia juga meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang berwenang untuk melakukan review atas rancangan dokumen APBD agar lebih jeli terhadap rencana anggaran daerah yang tidak penting dan bukan menjadi prioritas pembangunan daerah.

“Selain itu, Mendagri seharusnya segera mengintruksikan pemerintah Riau untuk melakukan revisi APBD 2021 secara menyeluruh,” tutupnya.

Tagar. #fitra riau #Riau Hijau #Pemprov Riau #apbd 2021 #apbd riau

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19