×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Polri Duga Dana Otsus Papua Diselewengkan Rp1,8 T

Rabu, 17 Februari 2021, 14:17 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Polri Duga Dana Otsus Papua Diselewengkan Rp1,8 T

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Polri mensinyalir terjadi penyelewengan dana otonomi khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat sebesar lebih dari Rp1,8 triliun.

"Sudah Rp93 triliun dana digelontorkan untuk Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat. Namun ada permasalahan penyimpangan anggaran," kata Karoanalis Baintelkam Polri Brigjen Pol Achmad Kartiko dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2021 di Mabes Polri, Rabu (17/2/2021).

Hingga saat ini, pemerintah telah menggelontarkan dana Otsus sebanyak Rp126 triliun. Rinciannya, dana Otsus Papua sebesar Rp93,05 triliun sejak 2002. Sementara itu, dana Otsus Papua Barat sebesar Rp33,94 triliun diberikan sejak 2009.

Dalam penggunaan anggaran jumbo itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapati adanya pemborosan dan ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran.

Dugaan penyelewengan itu seperti laporan fiktif pembayaran sejumlah bangunan di Papua senilai Rp1,8 triliun.

“Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp9,67 miliar,” jelas Achmad.

Selain itu, ada pula mark up atau penggelembungan harga dalam pengadaan sejumlah fasilitas umum di wilayah Papua.

Padahal, kebijakan Otsus di Papua bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Selain itu, "Otonomi khusus Papua sejatinya adalah untuk penyelesaian konflik di tanah Papua," katanya.

 

Pro dan Kontra

Diketahui, perpanjangan dana Otsus Papua Jilid II yang masa berlakunya habis pada 2021 menuai pro kontra di tengah masyarakat Papua. Pelbagai aksi demonstrasi dan petisi penolakan Otsus bagi Papua pun marak.

Baru-baru ini, Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Green Papua mengklaim sudah ada 654.561 orang Papua telah menandatangani petisi menolak keberlanjutan Otsus Papua.

Hanya saja, RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sudah disepakati Badan Legislasi DPR dan Kementerian Hukum dan HAM untuk masuk ke program legislasi nasional (Prolegnas).

Dalam beleid itu, pemerintah mengatur tentang kenaikan plafon alokasi dana otonomi khusus menjadi 2,25 persen. Kenaikan dana ini termaktub dalam Pasal 34 ayat 3 huruf e RUU Otsus Papua.

Dengan demikian, alokasi dana Otsus naik sebesar 0,25 persen dibandingkan dana Otsus Papua 20 tahun belakangan yang hanya 2 persen. Jumlah dana Otsus Papua dan Papua Barat tahun ini sebesar Rp5,86 triliun.

 

Belum Transparan

Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Otsus Provinsi Papua dan Papua Barat masih belum optimal. Hal itu terbukti dengan tidak semua masyarakat Papua merasakan dan bisa melihat implementasi dana Otsus.

"Seluruh dana ini harusnya dirasakan oleh masyarakat papua dan mereka harus bisa melihat berapa dana yang diperoleh dan untuk apa saja penggunaannya," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI.

Dia menuturkan, laporan penggunaan dana Otsus masih belum lengkap dan tepat waktu. Bahkan, pelaporannya belum memuat capaian output rill.

"Kalaupun ada itu dananya sudah diserap tapi penyerapan anggaran tidak berkaitan dengan output dari perbaikan kualitas dari kesejahteraan atau penurunan kesenjangan terhadap rata-rata nasional," jelas Sri Mulyani.

Tagar. #papua #menkeu #polri #otonomi khusus #dana otsus

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19