×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Politik Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia

Jumat, 18 September 2020, 08:40 WIB
Penulis: Misbah Hasan
Editor: Jimmy Radjah

Politik Anggaran Penanganan Covid-19 di Indonesia

Ilustrasi Anggaran Covid-19 (Ist)

Memasuki bulan ke tujuh bencana nasional non-alam berupa pandemi corona virus desease (Covid-19), jumlah masyarakat di Indonesia yang terpapar tak kunjung menurun. Prediksi bahwa kurva penyebaran covid-19 akan mencapai puncak pada Agustus 2020 dan melandai pada bulan-bulan setelahnya nampaknya meleset. Yang terjadi justru sebaliknya, covid-19 telah menyebar ke seluruh provinsi di Indonesia dengan rata-rata lebih dari 3.000 orang tertular setiap harinya.

 

Tentu ini memprihatinkan. Pemerintah seakan ‘mati kutu’ dalam melakukan pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19. Padahal, berbagai kebijakan terkait kelembagaan maupun anggaran telah dikeluarkan, termasuk kebijakan anggaran bagi daerah. Adakah yang salah?

 

Kebijakan anggaran pemerintah Indonesia di masa pandemi Covid-19 mengalami perubahan sangat dinamis. Bila di 2018 pemerintah sangat bangga dengan APBN tanpa perubahan, yang berarti perencanaan anggarannya mendekati kenyataan. Tidak demikian dengan APBN 2020. Dalam rentang tiga bulan, APBN 2020 diubah dua kali.

 

Perubahan nampak pada postur Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Negara. Terjadi pelebaran defisit anggaran yang sangat signifikan, dari minus Rp307,22 triliun (1,76 persen) menjadi minus Rp1.039,21 triliun (6,34 persen) terhadap PDB. Konsekuensinya, pemerintah wajib memikirkan upaya menutup defisit anggaran, termasuk pembiayaan pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang mengalami pembengkakan hingga 58 persen dari rencana semula.  

 

Pemerintah sebenarnya punya cukup pilihan untuk menutup defisit anggaran tersebut. Dan setiap pilihan pasti punya risiko. Risiko paling ringan dan tidak terlalu membebani fiskal dalam jangka panjang wajib dipilih. Misalnya melakukan tracking terhadap potensi pendapatan yang masih bisa digali, baik dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Atau melalui penyesuaian besaran belanja wajib (mandatory spending) pendidikan dan kesehatan yang selama ini kurang efektif, penggunaan Sisa Lebih Anggaran tahun lalu, pengurangan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN, dan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

 

Pada perubahan pertama APBN 2020, pemerintah sebenarnya mampu melakukan efisiensi belanja K/L hingga Rp73,3 triliun, namun ini tergolong kecil dibanding total kebutuhan anggaran penanganan Covid-19 dan PEN yang mencapai Rp695,2 triliun. Alternatif lain, menerbitkan Surat Utang Negara (SUN). Meski mempunyai risiko tinggi dalam jangka panjang, kebijakan ini justru sering menjadi pilihan utama pemerintah. Pemerintah seakan ingin mencari jalan paling mudah dan cepat.

 

Pertanyaannya kemudian adalah seperti apa politik anggaran yang terjadi selama pandemi ini? Mengapa terjadi ketegangan antara pusat dan daerah dalam realokasi dan refocusing anggaran penanganan Covid-19? Apa langkah-langkah ke depan untuk mengantisipasi masalah kesehatan yang semakin memburuk, kerentanan sosial, dan keterpurukan ekonomi? 

 

 

Ketegangan Pusat vs Daerah

 

Dalam kondisi normal, perubahan APBN disusun melalui mekanisme perubahan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disusun oleh pemerintah dan diserahkan kepada DPR untuk dibahas. Pada saat pandemi ini, proses penetapan perubahan APBN 2020 hampir tanpa campur tangan DPR yang notabene mempunyai fungsi budgeting.

 

DPR memang dilibatkan saat mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, namun hanya sebatas pengesahan, hampir tanpa pembahasan yang berarti. Di sinilah terlihat kelemahan ‘power’ DPR di hadapan pemerintah. 

 

Penetapan perubahan APBN 2020 juga alpa terhadap keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS). Pemerintah sepertinya enggan menyelenggarakan konsultasi publik (public consultation) untuk mencari masukan terhadap pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 dan dampak yang ditimbulkannya. Kondisi kemendesakan selalu dijadikan alasan pembenaran pemerintah.

 

Pada perubahan pertama APBN 2020 mungkin masih bisa ditoleransi mengingat pemerintah dituntut mengambilan kebijakan anggaran yang cepat dan terukur di masa awal pandemi. Namun hal tersebut seharusnya tidak berlaku saat perubahan kedua.

 

Akibatnya, banyak sekali kebijakan anggaran yang justru kontra produktif terhadap upaya pencegahan dan penanganan dampak Covid-19, misalnya karut marut implementasi kebijakan Jaring Pengaman Sosial (JPS) karena persoalan data penerima manfaat yang out of date, kebijakan Kartu Prakerja yang berpotensi konflik kepentingan dan korupsi, kebijakan PEN yang menafikan petani dan nelayan, dan lain sebagainya.

 

Dalam konteks kebijakan anggaran daerah, pemerintah mengambil kebijakan ‘sapu jagat’, menyamaratakan kondisi semua daerah, baik yang tingkat pandeminya tinggi (zona merah), sedang (zona kuning), maupun daerah dengan pandemi rendah (zona hijau). Hal ini menyebabkan daerah mengalami ‘kegalauan’ dalam implementasi kebijakan anggaran penanganan Covid-19.

 

Kebijakan tersebut antara lain kewajiban daerah untuk me-refocusing seluruh anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Kesehatan berupa Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) untuk penanganan Covid-19. Selain itu, pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota seluruh Indonesia juga ‘dipaksa’ merealokasi APBD 2020-nya sebesar 50 persen Belanja Barang/Jasa dan 50 persen Belanja Modal.

 

Berdasar perhitungan yang dilakukan FITRA, ada potensi anggaran hingga Rp20,80 triliun dari DAK Fisik bidang kesehatan, Rp15,29 triliun dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan BOK Tambahan, serta Rp278,94 triliun dari realokasi APBD yang dapat digunakan untuk pengatasi pandemi di daerah. Apakah seluruh daerah patuh? Jawabannya ternyata ‘tidak’. Indikasinya, terdapat sekitar 380 daerah yang terkena punishment penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi hasil (DBH) sebesar 35 persen per daerah. Hingga Mei 2020, anggaran daerah untuk penanganan covid-19 baru terkumpul sekitar Rp85 triliun, jauh dari harapan.

 

Faktor utama ketidakpatuhan daerah terhadap regulasi dari pusat antara lain karena kemampuan fiskal masing-masing daerah berbeda, ditambah lagi kontraksi pendapatan daerah yang cukup parah, terutama bagi daerah-daerah yang mengandalkan pariwisata sebagai komoditi unggulannya. Provinsi Bali misalnya, mengalami kontraksi pendapatan hingga 26,58 persen dari Rp6,60 triliun. DKI Jakarta terkontraksi hingga 46,34 persen dari total pendapatan Rp87,95 triliun.

 

Faktor berikutnya adalah kegagapan pemerintah daerah melakukan adaptasi secara cepat terhadap perubahan postur APBD. Mandatori realokasi dan refocusing APBD untuk penanganan Covid-19 tidak serta merta disetujui oleh DPRD, sehingga proses kompromi politik anggaran membutuhkan waktu. Inilah yang kemungkinan besar menyebabkan daerah tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pusat.                   

 

 

Langkah Strategis

 

Mengingat pandemi ini sudah memasuki bulan ke tujuh, seharusnya pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi yang baru dibentuk mulai menyusun grand design penanganan Covid-19 lebih komprehensif dengan membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak, terutama organisasi masyarakat sipil (NGOs), perguruan tinggi, dan media yang konsen terhadap isu-isu kebijakan dan anggaran penanganan Covid-19. Banyak masyarakat sipil di tingkat nasional yang telah melakukan riset terkait efektivitas kebijakan-kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi yang perlu dijadikan bahan evaluasi pemerintah dan rujukan perbaikan kebijakan.  

 

Suara dari daerah juga perlu didengar lebih saksama. Hal ini agar pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan anggaran penanganan Covid-19 yang a-simetris antar daerah, bukan kebijakan anggaran ‘sapu jagat' seperti sekarang. Perbedaan kapasitas fiskal, tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pusat, dan tinggi-rendahnya prevalensi masyarakat yang terpapar Covid-19 patut menjadi basis evaluasi dalam pengambilan kebijakan anggaran. Sinergi kebijakan pusat dan daerah juga menjadi hal yang krusial untuk dibahas bersama, terutama dalam rangka percepatan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi ke depan.  

 

Terakhir, pemerintah dan antar pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran penanganan Covid-19 untuk mereplikasi atau mengadopsi inovasi penanganan Covid-19 yang dikembangkan oleh suatu daerah.

 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung misalnya, membuat gelang pemantau warga (berbasis aplikasi yang diberi nama (fightcovid19) yang mampu mendeteksi warga yang masuk ke Bangka Belitung melalui bandara dan pelabuhan, terutama warga dengan hasil rapid test reaktif. Gelang ini mampu melakukan penelusuran (tracing), pelacakan (tracking), dan pengurungan (fencing) terhadap setiap orang dalam pemantauan (ODP).

 

Provinsi Maluku Utara membuat terobosan ‘pasar keliling’ dengan protokol kesehatan yang ketat agar perekonomian lokal tetap berjalan sekaligus memutus mata rantai penyebaran covid-19 di klaster pasar tradisional. Jawa Tengah membentuk satgas “jogo tonggo’ di level RW sebagai bentuk desentralisasi tanggungjawab penanganan Covid-19 hingga level bawah.

 

Intinya, pemerintah perlu fokus bukan hanya pada besaran serapan anggaran penanganan Covid-19, tetapi juga pada kualitas serapan anggaran. Tujuannya agar masyarakat betul-betul merasa aman dalam beraktifitas dan roda ekonomi kembali berjalan.   

 

Misbah Hasan adalah Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 

 

Catatan: Versi Bahasa Inggris artikel ini telah terbit di https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/budget-politics-in-indonesias-covid-19-response/ pada 14 September 2020

Tagar. #Anggaran #Politik Anggaran #Misbah Hasan #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 September 2020, 14:47 WIB

Menyelisik Ruang Gelap Anggaran Covid-19 Di Riau

Tidak ada satupun daerah di Riau yang mempublikasikan informasi program, kegiatan, dan anggaran penanganan Covid-19 secara detail dan pro-aktif.

selengkapnya
Menyelisik Ruang Gelap Anggaran Covid-19 Di Riau
 Problematika Penyaluran BLT Dana Desa

Kamis, 04 Juni 2020, 14:29 WIB

Problematika Penyaluran BLT Dana Desa