×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Perkawinan Anak Marak Selama Pandemi, DPR Minta Pendataan Daerah Rentan

Senin, 19 April 2021, 17:47 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Perkawinan Anak Marak Selama Pandemi, DPR Minta Pendataan Daerah Rentan

Ilustrasi. (indoprogress.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin berharap Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan dan pemetaan terhadap daerah-daerah yang berpotensi atau rentan terjadi perkawinan anak.

Pasalnya, menurut Azis, perkawinan anak marak terjadi selama pandemi Covid-19. Data Mahkamah Agung menyebut bahwa permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan agama mencapai 64 ribu pada 2020, naik lebih dua kali lipat dibandingkan 2019 yang tercatat 24 ribu permohonan.

"(KPPPA) harus jeli. Ini angka yang mengkhawatirkan," Azis melalui keterangan tertulis, Senin (19/4/2021).

Selain pemetaan dan pendataan, Azis juga mendorong KPPPA untuk menggencarkan dan mengoptimalkan Perlindungan Khusus Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), dan Forum Anak, khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19.

Tak kalah penting, kata Azis, KPPPA perlu mengoptimalkan program Desa Peduli Anak bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

"Mengingat pencegahan perkawinan anak dapat dimulai dari lingkup masyarakat desa," terang politisi Golkar ini.


Upaya Kuratif

Selain itu, KPPPA bersama KPAI harus melakukan upaya kuratif, preventif, dan promotif agar bisa meminimalisasi terjadinya kasus perkawinan pada usia anak.

Upaya tersebut bisa dilakukan melalui penguatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak, mensosialisasikan bahaya jika terjadi perkawinan dan hamil dini serta bahayanya terhadap reproduksi anak, hingga penguatan peran serta orang tua dan anak.

Optimalisasi desain strategi, sambung Aziz, juga menjadi faktor sangat penting guna penurunan kekerasan terhadap anak dan pekerja anak 2020-2024, termasuk penyediaan layanan yang berkaitan dengan perlindungan dan hak anak.

"Sehingga ke depannya hak anak dapat lebih terjaga dan lebih dilindungi oleh negara dan juga seluruh masyarakat," pungkas Azis.

Tagar. #dpr #perkawinan anak #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak