×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Perencanaan Pembangunan Jalur Sepeda DKI Dinilai Kurang Matang

Kamis, 17 Juni 2021, 16:21 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Perencanaan Pembangunan Jalur Sepeda DKI Dinilai Kurang Matang

Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin (Foto: sfbike.org)

Infoanggaran.com, Jakarta  Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menilai, perencanaan pembangunan jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin tidak dilakukan secara matang.

Akibatnya, saat ini jalur permanen tersebut menimbulkan polemik dan beberapa pihak mengusulkan untuk segera dibongkar. Padahal, Pemerintah DKI sudah menghabiskan anggaran hampir Rp30 miliar untuk membuat jalur sepeda tersebut dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Itu artinya perencanaan kurang matang kemudian tidak bisa memikir skala prioritas yang mendesak, perlu nggak jalur khusus sepeda, benar-benar digunakan nggak, jangan yang pakai motor,” katanya Djarot, Kamis (17/6/2021).

Djarot sendiri berpendapat jalur khusus bagi sepeda di jalan Sudirman Thamrin seyogyanya memang tidak perlu dikhususkan seperti halnya jalur TransJakarta.

Selain itu, Djarot juga menyayangkan pembongkaran jalur sepeda permanen di Sudirman-Thamrin yang sudah menghabiskan anggaran besar dalam pembangunannya. “Mubazir dong, sayang gede duitnya,” ujarnya.

 

Bandingkan Zaman Ahok

Senada, anggota Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gilbert Simanjuntak setuju dengan wacana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin yang diutarakan DPR dan Kapolri Jendral Listyo Sigit.

Gilbert membandingkan dengan fasilitas yang dibuat di era mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Menurutnya, isu pembongkaran jalur sepeda yang sudah dibeton ini harus dilakukan. Apa yang menjadi pertimbangan DPR dan Kapolri dinilainya sudah tepat.

"Kapolri mendukung jalur sepeda dibongkar karena ada kajian dari Direktorat Lalu Lintas dan keluhan masyarakat. Saya kira, itu keputusan yang tepat," ujar Gilbert.

Lebih lanjut, dia mencontohkan di era Ahok, dana CSR dipergunakan untuk membangun fasilitas yang dinilainya lebih bermanfaat.

"Periode gubernur yang dulu, dana CSR digunakan untuk bikin rumah susun hingga Jembatan Semanggi. Tapi ini digunakan untuk bikin jalur sepeda permanen sama tugu sepeda," jelas Gilbert.

Apalagi, kata Gilbert, pihak legislatif tidak dilibatkan dalam perencanaan sampai eksekusi jalur sepeda permanen ini. Ia khawatir tidak ada kajian yang matang dalam pengambilan kebijakan ini.

"Ini menurut saya tanpa kajian, karena memang bukan kebutuhan masyarakat tapi kebutuhan sekelompok orang. Jadilah ini kemudian mengundang masalah ada korban (kecelakaan)," pungkasnya.

 

Kapolri Setuju

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku setuju untuk membongkar jalur sepeda tersebut.

Polemik ini bermula ketika Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengusulkan agar jalur sepeda itu dibongkar. Hal itu ia sampaikan langsung ketika rapat Komisi III bersama Kapolri pada Rabu (16/6/2021).

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut," kata Sahroni.

Alasannya, keberadaan jalur sepeda berpotensi menimbulkan diskriminasi antar pengguna jalan, maupun antara pengguna sepeda jenis lainnya seperti road bike dan sepeda lipat.

Menanggapi hal tersebut, Listyo mengaku pihaknya akan mencari formula yang cocok untuk menggantikan jalur sepeda permanen di ruas jalan Sudirman-Thamrin. "Kami setuju masalah yang permanen itu dibongkar saja," kata Listyo.

Bahkan menurut Listyo, Polri akan studi banding ke negara-negara tetangga dalam waktu dekat. Studi banding dilakukan untuk melihat pengaturan rute sepeda, baik yang digunakan untuk berangkat kerja ataupun berolahraga.

Terkait keberadaan jalur sepeda di DKI Jakarta, Listyo mengatakan Polri akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan Pemprov DKI Jakarta.

"Para Kapolda di seluruh wilayah juga melakukan hal yang sama. Sehingga kemudian jalur sepeda bagi masyarakat tetap ada. Jamnya dibatasi sehingga tidak mengganggu para pengguna dan moda-moda lain yang memanfaatkan jalur tersebut," ujar Listyo.

Jalur sepeda sepanjang 11,2 kilometer itu dibuat dengan anggaran Rp28 miliar. Dari jumlah anggaran itu, sebanyak Rp800 juta diperuntukan untuk membangun tugu.

 

Bukan Solusi

Kontras dengan pendapat di atas, Komunitas Goweser Anak Jakarta (GAJ) menilai rencana membongkar jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin bukan solusi bijak untuk mengatasi masalah lalu lintas dan perilaku segelintir pesepeda yang belakangan muncul.

"Di beberapa negara maju seperti Belanda, keberadaan jalur sepeda terproteksi jadi hal biasa. Atau tetangga dekat Thailand sudah lebih dahulu memiliki jalur sepeda yang aman buat pengendaranya.” kata Agung dari GAJ.

Oleh sebab itu, Agung mengaku GAJ akan tetap mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang ingin menambah fasilitas jalur sepeda permanen di ibu kota. Selain itu, GAJ juga akan terus mendukung kebijakan pembangunan hijau dan berkelanjutan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Senada, Pesepeda Road Bike Thomas TJ juga menyesalkan rencana pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalur Sudirman-Thamrin.

Menurut Thomas, yang diperlukan saat ini bukanlah pembongkaran jalur sepeda di Jalur Sudirman-Thamrin, melainkan penataan. “Jalur sepeda dihapuskan buang-buang duit amat. Dibuat segitu mahal, katanya mahal dari luar negeri,” kata Thomas TJ.

Menurut dia, daripada dihapuskan lebih baik diefektifkan saja manfaatnya.

 

Dipertimbangkan

Mengenai berbagai usulan tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria berjanji Pemprov DKI bakal mempertimbangkan semua masukan, termasuk sikap Kapolri Jenderal Listyo.

"Tentu keputusan yang diambil akan mendengarkan masukan dari semua pihak termasuk masukan dari Pak Kapolri," kata Riza.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta belum mengambil keputusan terkait keberadaan jalur khusus bagi pesepeda. Oleh sebab itu, semua keputusan nantinya tetap akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak.

Tagar. #jalur sepeda #DPR RI #dprd dki #pemprov dki

Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen