×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Perempuan Rentan Alami Beban Ganda di Masa Pandemi

Rabu, 10 Maret 2021, 22:30 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Perempuan Rentan Alami Beban Ganda di Masa Pandemi

Ilustrasi (Foto: Magdalena.co)

Infoanggaran.com, Jakarta – Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas Woro Srihastuti menyatakan bahwa perempuan lebih rentan mengalami beban ganda pada masa pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan laki-laki.

“Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menambah beban ganda perempuan, seperti pengasuhan anak, pendidikan anak, pekerjaan rumah tangga, dan bekerja (work from home),” jelas Woro dalam diskusi ‘Jejak Kepemimpinan Perempuan Dalam Pusaran Kepemimpinan’ pada Rabu (10/3/2021).

Kerentanan tersebut kian lebih bertambah pada ibu hamil lantaran berkurangnya kapasitas rawat inap rumah sakit, keterbatasan tenaga medis, dan suplai obat serta makanan yang terhambat.

“Jadi, meskipun jumlah laki-laki yang meninggal karena Covid-19 lebih banyak dibandingkan perempuan, tetapi dampak kesehatan mental lebih besar dirasakan oleh perempuan, yaitu 57 persen dan laki-laki 48 persen,” jelas dia.

Lebih lanjut Woro menyebut, kerentanan peran ganda tersebut disebabkan oleh kesenjangan gender, sehingga kondisi ini menempatkan perempuan di garda terdepan penanganan Covid-19.

Sebagai contoh, 74 persen tenaga kesehatan di Indonesia adalah perempuan. Parahal profesi ini sangat rentan terhadap infeksi melalui kontak langsung dengan pasien. “Apalagi, setengah dari tenaga kesehatan di Indonesia tidak memiliki asuransi kesehatan penuh,” jelasnya.

Selain itu, pendidikan jarak jauh juga meningkatkan intensitas kerja tak terbayar dan menurunkan partisipasi perempuan dalam pekerjaan berbayar. “Sebanyak 39 persen dari perempuan yang bekerja memiliki setidaknya satu anak usia Sekolah Dasar,” kata Woro.

 

Kerugian Ekonomi

Tak hanya dari sisi kesehatan dan mental, secara ekonomi perempuan juga lebih dirugikan dengan adanya pandemi Covid-19. Menurut data Bappenas, perempuan mengalami penurunan pendapatan hingga 72 persen dibanding laki-laki yang hanya 56 persen.

Woro menyebut, kondisi menunjukkan perlunya pendekatan afirmasi dalam hal penanganan Covid-19 terhadap kerentanan perempuan secara ekonomi.

Untuk itu, Bappenas menyarankan agar pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) berdasarkan pemahaman dan komitmen kuat. PUG tidak hanya mendorong kepemimpinan perempuan untuk lebih responsif gender, tetapi juga kepemimpinan laki-laki dalam memberdayakan perempuan dan meningkatkan kesetaraan gender.

Kemudian, sangat perlu untuk mendorong pemberdayaan perempuan yang dapat menumbuhkan potensi dan jiwa kepemimpinan perempuan mulai dari lini terbawah. “Hal ini sesuai dengan fokus prioritas RPJMN 2020-2024, yaitu melalui literasi gender dalam politik dan pendidikan politik perempuan. Ditargetkan 25 persen keterwakilan perempuan di politik pada 2024,” imbuhnya.

 

Momentum Berpartisipasi

Berbeda dengan Woro, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Papan Loe Nuraeni mengatakan, masa pandemi Covid-19 ini bisa menjadi momentum bagi kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas partisipasi dalam pengambilan kebijakan, terutama dalam penangangan Covid-19.

“Perempuan bukan hanya sebatas objek pembangunan, perempuan merupakan subjek pembangunan. Artinya perempuan harus terlibat secara aktif dalam pembangunan di semua level,” jelas dia.

Untuk itu, Nuraeni yang juga merupakan alumni Sekolah Anggaran (Sekar) Desa berharap perempuan aktif terjun di kegiatan sosial. Seperti membentuk aksi tim relawan posko dalam pencegahan Covid-19 di desa, menerima laporan dan aspirasi masyarakat terutama laporan tentang Covid-19, dan juga ikut serta dalam musyawarah verifikasi dan validasi dan penetapan data calon penerima BLT di desa.

Menurut Nuraeni, di era demokrasi ini sudah saatnya perempuan mengambil posisi strategis terutama di ranah politik. “Agar dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan menjadi lebih baik dan adil,” tuturnya.

Untuk diketahui, Sekar Desa adalah program Sekolah Anggaran di desa yang diselenggarakan oleh Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA) bekerjasama dengan Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia.

Tagar. #pemberdayaan perempuan #bappenas #peran perempuan #sekar desa #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital