×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Perangi Stunting, Menteri PPPPA Minta Kepala Daerah Dorong Desa Ramah Perempuan dan Anak

Kamis, 25 November 2021, 15:48 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Perangi Stunting, Menteri PPPPA Minta Kepala Daerah Dorong Desa Ramah Perempuan dan Anak

Menteri PPPA Bintang Puspayoga berharap melalui DRPPA dapat terwujud desa bebas stunting. (sumber foto:liputan6.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta para kepala daerah untuk mendorong pelaksanaan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di wilayah masing-masing. Bintang berharap melalui DRPPA dapat terwujud desa bebas stunting

"Kami memohon semua pihak yang ada di daerah, mulai dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, camat, dan kepala desa dapat mendorong pelaksanaan DRPPA melalui berbagai kebijakan program dan kegiatan," kata Bintang melalui siaran pers, Kamis (25/11/2021).

DRPPA merupakan perwujudan upaya negara dalam mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Menteri PPPA menyebut, pencanangan pelaksanaan DRPPA ditandai dengan penandatangan komitmen bersama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) terkait program Desa Bebas Stunting dan Kampung Keluarga Berkualitas.

"Saya mengapresiasi komitmen seluruh pihak dalam mewujudkan DRPPA yang bebas stunting. Saya harap ini bisa diimplementasikan secara nyata," ujar Bintang

Menurut Bintang, komitmen tersebut juga merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan yang merasakan langsung berbagai hambatan. Meskipun merupakan kelompok rentan, tetapi perempuan dan anak juga merupakan pihak yang mengetahui solusi paling tepat untuk mempersempit ketimpangan.

"Pada masa pandemi, dampaknya sangat dirasakan perempuan dan anak, apalagi para perempuan. Selain menjadi penunjang ekonomi keluarga, ibu dari anak-anak, pendamping suami, mau tidak mau menjadi guru, itu juga memikul beban berat," kata dia.

Di bagian lain, Menteri PPPA menyatakan, bagi perempuan yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK), pemerintah telah melakukan pendampingan pelaku usaha pada tahun 2021. Pihaknya bahkan telah berupaya menjalankan pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi yang difokuskan kepada perempuan penyintas, kepala keluarga, dan prasejahtera.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menegaskan pentingnya peran perempuan sebagai penunjang ekonomi keluarga. Pemenuhan hak anak seperti pemberian asupan makanan dengan gizi seimbang adalah perhatian utama ibu. Hal tersebut untuk mengurangi risiko stunting pada anak.

"Ada tiga hal yang membuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia terganggu, yaitu stunting, mental emotional disorder yang jumlahnya mencapai 9,8 persen, serta disabilitas dan autisme," kata dia.

Menurut Hasto, hal yang paling mengganggu kualitas SDM adalah stunting karena jumlahnya secara nasional mencapai 27,67 persen. Dia mengatakan, angka stunting bisa diturunkan apabila seluruh pihak mempunyai kepedulian terhadap anak dan ibu.

Terutama sejak dari dalam masa kehamilan yang harus diberikan pendampingan oleh pemerintah daerah dan memastikan anak yang dilahirkan panjangnya tidak kurang dari 48 centimeter dengan berat tidak kurang dari 2,5 kilogram. Hal tersebut merupakan indikator bayi sehat dan tidak ada kecenderungan stunting

Tagar. #DRPPA #desa bebas stunting #stunting #menteri PPPA

Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 21:02 WIB

BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya

Salah satunya, pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun di 10 kementerian/Lembaga (K/L) tidak memadai.

selengkapnya
BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya