×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Penyederhanaan Birokrasi Jangan Rugikan ASN

Jumat, 02 Juli 2021, 12:21 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Penyederhanaan Birokrasi Jangan Rugikan ASN

Ilustrasi (Foto: Sindonews)

Infoanggaran.com, Jakarta  Pelaksanaan penyederhanaan birokrasi harus mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, kecermatan, objektivitas, keadilan dan efisiensi, serta transparansi. Terlebih lagi, jangan sampai merugikan ASN atau PNS, baik segi karier maupun kesejahteraan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional.

“Hal ini untuk menjaga agar pelayanan publik tetap dapat dilaksanakan secara optimal. Sementara bagi ASN yang mengalami transformasi jabatan yang dimaksud tidak dirugikan,” tutur Wapres, Kamis (1/7/2021).

Alih-alih merugikan ASN, kata Wapres, pelaksanaan penyederhanaan birokrasi harus mampu menyentuh akar permasalahan dan mengubah paradigma ASN selama ini.

Untuk itu, Wapres mengingatkan agar penyederhanaan birokrasi tidak hanya sekadar sebagai pemenuhan pada aspek teknis dokumentasinya saja.

"Namun harus menyentuh akar permasalahan dan perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya berbagai terobosan, inovasi, atau pemikiran baru yang mengubah pola pikir ASN dan budaya kerja pada organisasi pemerintah," ujar Ma'ruf.

Menurut Ma'ruf, indikator perubahan pola pikir ASN dan budaya kerja organisasi dapat dinilai dari meningkatnya kesadaran ASN. Terutama aspek kesadaran terhadap eksistensi serta fungsinya sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik, dan perekat NKRI.

"Kesadaran ini juga harus terus ditingkatkan dan diimbangi dengan penerapan prinsip sistem merit yang menyeluruh," kata Ma'ruf.

Karena itu, Ma'ruf meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi, untuk segera melaksanakannya. Sebab, pemerintah telah menargetkan penyederhanaan birokrasi selesai pada 30 Juni 2021, baik instansi di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Sebagai Ketua Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, saya minta kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang belum melakukan penyederhanaan birokrasi, agar segera dapat melaksanakannya sesuai arahan Presiden," ujar Ma'ruf.

 

232 Usulan Daerah

Terkait penyederhanaan birokrasi tersebut, hingga 30 Juni 2021, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sudah 232 daerah yang menyampaikan usulan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah (Pemda). Usulan tersebut meliputi 31 provinsi, 162 kabupaten, dan 39 kota.

"Kita apresiasi dan optimis seluruh daerah akan menuntaskan penyederhanaan birokrasi hingga pada tahap akhir pelantikan pejabat fungsional hasil penyederhanaan birokrasi, sesuai tenggat waktu yang tersedia," kata Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah, Kemendagri Cheka Virgowansyah.

Cheka membeberkan beragam upaya dilakukan dalam penyederhanaan birokrasi Pemda. Antara lain, asistensi ke Pemda dan terobosan penyampaian informasi mengenai penyederhanaan birokrasi melalui media Podcast Otda Talks milik Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri.

"Arahan Bapak Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi adalah keniscayaan dan kebutuhan dalam dunia kerja kita hari ini dan di masa datang. Rekan-rekan Pemda pastinya sudah merasakan betapa nyatanya tuntutan perubahan itu. Untuk itu, mari segera lakukan upaya yang lebih maksimal untuk penyederhanaan birokrasi di Pemda masing-masing," tegas Cheka.

Selain itu, Kemendagri juga mengingatkan bahwa penyederhanaan birokrasi Pemda tidak hanya sekadar pada aspek struktur organisasi dan pengalihan jabatan struktural ke fungsional, melainkan juga harus diikuti dengan pola kerja dan inovasi.

"Indikasi keberhasilan penyederhanaan birokrasi adalah semakin cepat dan mudahnya pelayanan kepada publik," tutup Cheka.

Tagar. #penyederhanaan birokrasi #reformasi birokrasi #ASN #pemda #pelayanan publik

Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak