×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Penunjukan Plh Gubernur Papua untuk Percepat Penyaluran DAK

Senin, 28 Juni 2021, 12:17 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Penunjukan Plh Gubernur Papua untuk Percepat Penyaluran DAK

Kapuspen Kemendagri Benni Irwan (Foto: Kemendagri)

Infoanggaran.com, Jakarta – Penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021.

Sebab, dalam proses penyalurannya, ada beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi oleh Pemerintah Provinsi Papua, yakni dokumen yang harus ditandatangani oleh kepala daerah.

Menurut Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan, Senin (28/6/2021), DAK fisik Papua akan dialokasikan pada tujuh bidang pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pembangunan jalan, industri kecil menengah, dan irigasi.

“Jadi, pemerintah daerah dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah, ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Benni.

Saat ini, kata Benni, Gubernur Papua Lukas Enembe tengah dirawat untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Sementara kursi wakil gubernur masih kosong menyusul wafatnya Klemen Tinal bulan lalu.

Benni pun menekankan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua sama-sama memiliki semangat untuk melanjutkan pembangunan, terutama dalam pemanfaatan DAK Fisik yang jumlahnya sangat besar dan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Saya berharap penyaluran DAK Fisik tersebut dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah yang ada di Provinsi Papua,” jelas dia.

 

Hal Normal

Merespons gejolak pro dan kontra di tengah masyarakat Papua setelah Kemendagri menetapkan Plh Gubernur. Benni menjelaskan bahwa penunjukan Plh Gubernur Papua merupakan hal yang normal terjadi.

“Penunjukkan Plh kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain dan ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya,” kata Benni.

Pengangkatan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Kendati demikian, Benni juga mengakui bahwa kondisi antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda.

“Kuncinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi, komunikasi yang baik, komunikasi yang lebih terarah, terukur, antara setiap lapisan pemerintahan, kuncinya di sana,” jelasnya.

Untuk itu, Benni berharap kunjungan kerja yang dilakukan oleh Kemendagri secara langsung ke Papua dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan mengakhiri polemik yang terjadi.

Menurutnya, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan dalam hal ini. “Kita berharap setelah penjelasan ini, kita bisa melaksanakan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya. Ke depan. Jangan ada lagi persoalan karena kurang samanya pemahaman,” tandasnya.

Secara terpisah, Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri juga mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe dan meminta masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembangunan di Papua.

Terlebih, untuk antisipasi penyebaran Covid-19 dan Provinsi Papua juga tengah bersiap menggelar hajatan Pesta Olahraga Nasional atau PON.

“Meminta untuk tidak lagi melaksanakan demo-demo yang dapat mengganggu keamanan di  Papua. Beliau (Lukas Enembe - red) mengingatkan kita sebentar lagi kita akan PON, jadi marilah sama-sama kita duduk konsentrasi untuk terselenggaranya PON ini dengan baik, aman, tertib dan damai,” tegas Mathius.

Tagar. #DAK Fisik #DAK Papua #papua #kemendagri #DAK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya