×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Penunjukan Penjabat Bupati Seram Barat Dikritik

Selasa, 24 Mei 2022, 16:50 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Penunjukan Penjabat Bupati Seram Barat Dikritik

Ilustrasi pelantikan penjabat (Pj) kepala daerah (Foto: harianmomentum.com)

Infoanggaran.co.id, Jakarta – Penunjukan Kepala BIN Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin menjadi Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat, Maluku menuai kritik. Sebab, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Pj kepala daerah tidak boleh berasal dari anggota TNI/Polri aktif. Akan tetapi, harus terlebih dahulu bermutasi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, Pj bupati/wali kota hanya berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama saja.

“Ini catatan besar. Keputusan Mahkamah Konstitusi final dan mengikat. Pemerintah perlu memberi penjelasan,” kata Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera, Selasa (24/5/2022).

Selain itu, Mardani meminta pemerintah segera membuat aturan turunan sebagaimana yang diminta MK.

“Aturannya jelas penjabat itu pimpinan tingkat madya dan pratama,” tegas Mardani.

Senada dengan Mardani, kalangan masyarakat sipil juga mendesak Mendagri membatalkan penunjukan Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin.

Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana angkat bicara mewakili Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Puskapol FISIP Universitas Indonesia. 
 
Menurut Ihsan, pengangkatan seorang perwira TNI maupun Polri aktif sebagai pj kepala daerah merupakan bentuk pelanggaran hukum.

Sebab, UU TNI dan UU Polri melarang para perwira aktif untuk menduduki jabatan-jabatan sipil.

“Hal ini dianggap sebagai upaya mengembalikan TNI dan Polri kepada kehidupan politik sipil,” kata Ihsan, Selasa (24/5/2022).

Lalu, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwa Pj bupati/wali kota hanya berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama.

“Sedangkan, jabatan Brigjen Andi Chandra, bukan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama,” tukasnya.

Dan, apabila merujuk UU Intelijen Negara dan Peraturan Presiden Nomor 90/2012 tentang BIN, jabatan-jabatan di BIN bukan jabatan aparatur sipil negara (ASN).

“Dapat disimpulkan Brigjen Andi tidak memenuhi kriteria seperti yang disyaratkan UU Pilkada,” ucapnya.

Ihsan mengingatkan Kemendagri untuk mematuhi perintah MK. MK telah memerintahkan Kemendagri untuk menerbitkan peraturan pelaksana pemilihan Pj kepala daerah. Peraturan tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk transparansi.

“Hingga sekarang, Kemendagri belum membuat aturan pelaksana seperti yang telah diperintahkan MK,” ucapnya.

Diketahui, Brigjen TNI Andi Chandra akan dilantik menjadi Penjabat Bupati Seram Bagian Barat menggantikan Timotius Akerina.

Selain Andi, di kawasan Maluku ada tiga penjabat bupati/wali kota yang dilantik. Pj bupati tersebut adalah Bodewin Wattimena sebagai Pj Wali Kota Ambon, Djalaludin Salampessy sebagai Pj Bupati Buru, dan Daniel E. Indey sebagai Pj Bupati Kepulauan Tanimbar.

Tagar. #Penunjukan Pj Bupati #Brigjen TNI Andi Chandra #Anggota Komisi II DPR #Mardani Ali Sera

Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya