×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Ilustrasi. (ayoyogya.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafid tidak menampik bahwa protokol kesehatan (prokes)  wajib dijalankan di masa pandemi. Namun prokes harus ditegakkan dengan tindakan persuasif dan kesadaran, bukan dengan terus menakuti rakyat yang sebenarnya sudah dalam posisi sulit.

Jika keukeuh ingin menerapkan sanksi pidana, pemerintah sebaiknya terlebih dahulu memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat. 

Hall itu dikatakan Anwar merespons langkah Pemprov DKI Jakarta yang ingin merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19. Rencananya, Pemprov DKI akan memuat pasal tambahan soal ancaman sanksi bui 3 bulan jika berulang kali melanggar aturan bermasker. 

“Pendekatan sanksi sebaiknya diberikan ketika hak-hak dasar masyarakat sudah diberikan dan tepat sasaran," jelas dia. 

Kendati begitu, sanksi itu tidak bisa berlaku secara umum ke seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu. "Sederhananya, (cukup) bagikan masker dan makanan biar rakyat tenang." 

 

Ubah Perspektif 

Lebih lanjut, Anwar berharap pemerintah mengubah perspektif dalam penegakan disiplin protokol kesehatan di masa pandemi menjadi lebih persuasif. 

Anwar meyakini bahwa masyarakat sudah memahami soal bahaya Covid-19. Sehingga tanpa diberikan sanksi mereka akan patuh. 

Problem pelanggaran pembatasan sosial, kata dia, semata persoalan kebutuhan hidup yang menjadikan orang nekat sehingga terkesan tidak mau patuh.

Selain itu, tidak sedikit pula masyarakat perkotaan yang betul-betul hidup sulit. "Jangankan beli masker, bertahan hidup saja mereka masih kesulitan,” kata Anwar. 

Anwar mengingatkan, esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan atau transmisi sesama manusia. Dengan kata lain, penghukuman bukanlah solusi. 

"Solusi terbaik bantu rakyat kita untuk bisa bertahan hidup di tengah program PPKM,” pungkas Anwar.

Tagar. #dpr #protokol kesehatan #pemprov dki #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak