×
×
Minggu, 29 November 2020
OBS 2019
loading content

Penjualan Hasil Tangkapan Nelayan Turun 21 Persen

Senin, 27 Juli 2020, 21:28 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Penjualan Hasil Tangkapan Nelayan Turun 21 Persen

Ilustrasi (gatra.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) mengungkapkan bahwa penjualan hasil tangkapan nelayan mengalami penurunan hingga 21 persen akibat pandemi Covid-19.

“Sebelum Covid-19, persentase keseluruhan tangkapan nelayan yang terjual mencapai 93 persen. Namun sekarang turun menjadi 72 persen,” jelas Ketua Harian DPP KNTI Dani Setiawan dalam diskusi virtual “Pemulihan Ekonomi Nasional Nelayan dalam Menghadapi Covid-19 dan Akses Nelayan terhadap BBM Subsidi”, Senin (27/7/2020).

Pernyataan tersebut berdasarkan hasil survey Koalisi untuk Ketahanan Usaha dan Perikanan (KUSUKA) Nelayan yang terdiri dari enam organisasi masyarakat sipil, antara lain KNTI, International Budget Partnership (IBP), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan Perkumpulan Inisiatif.

Survey yang diselengarakan pada Mei-Juni 2020, itu menggunakan 2.068 responden yang berada di lima wilayah, yaitu Aceh, Medan, Semarang, Gresik, dan Lombok Timur.

Dari lima daerah tersebut, papar Dani, daerah Gresik mengalami penurunan penjualan hasil tangkapan nelayan yang paling banyak, yaitu 60 persen. Dari semula total tangkapan nelayan yang terjual 92 persen, namun penjualannya hanya 32 persen setelah Covid-19 melanda.

Sementara nelayan di empat daerah lainnya mengalami penurunan penjualan secara variatif dari 2 persen hingga 45 persen. Rinciannya, penjualan tangkapan di Lombok Timur turun 2 persen dari semula 92 persen menjadi 90 persen, Medan dan Semarang minus 13 persen dari semula 93 persen menjadi 80 persen, serta Aceh turun 45 persen dari semula 97 persen menjadi 52 persen.

Dani menjelaskan, penurunan penjualan hasil tangkapan nelayan alias pengurangan pendapatan tersebut dirasakan oleh 90 persen responden. Pendapatan nelayan menurun hingga mencapai Rp500 ribu.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut cum Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) Aryo Hanggono mengamini bahwa nelayan mengalami pengurangan pendapatan selama masa pandemi.

 “Penurunan pendapatan nelayan memang terjadi. Ada penurunan permintaan dan penurunan harga,” terang Aryo.

Kebijakan fisical distancing, menurut Aryo, juga berdampak terhadap intensitas perdagangan ikan secara langsung. “Padahal perdagangan ikan selama ini didominasi secara langsung di pasar.”

 

Mayoritas Tak Dapat Bansos

Di tengah pendapatan nelayan mengalami tekanan akibat pandemi, Dani menjelaskan 51 persen responden mengaku tidak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

“Dari berbagai jenis bantuan sosial, bantuan yang paling banyak diterima responden berupa subsidi listrik yaitu 40 persen responden,” beber Dani.

Sementara bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak Covid-19, lanjut Dani, hanya 32 persen responden yang menerima bantuan tersebut. Sedangkan BLT Dana Desa hanya diterima 12 persen responden.

Melihat realitas tersebut, Dani meminta pemerintah membuat terobosan kebijakan agar nelayan bisa mengakses bantuan sosial guna membantu kebutuhan hidup keluarga nelayan.

“Masyarakat pesisir khususnya nelayan seharusnya merasakan kehadiran dalam wujud bantuan sosial,” jelas Dani.

Tidak hanya itu, menurut Dani, pemerintah juga perlu memberi jaminan kelangsungan usaha perikanan kepada nelayan.

Menyikapi hal tersebut, Aryo menuturkan bahwa KKP telah mengusulkan bantuan stimulus penanggulangan dampak Covid-19 untuk nelayan kepada Kementerian Keuangan pada Mei 2020 lalu.

“Saat ini dalam proses pembahasan dengan Kementerian Keuangan,” jelas Aryo.

Usulan pertama, bantuan stimulus operasional penangkapan ikan. Bantuan ini dalam bentuk alat penangkapan ikan seperti pancing dan perbekalan melaut seperti sembako, minyak tanah, dan es.

Lalu, bantuan stimulus usaha nelayan berupa kendaraan roda tiga berinsulasi dan freezer alias tempat menyimpan ikan. “Bantuan ini dimaksudkan untuk menjaga ikan hasil tangkapan sampai ke pasar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga jual,” terang Aryo.

Terakhir, optimalisasi operasional SPDN di pelabuhan perikanan guna menurunkan biaya produksi. “Beberapa SPDN di pelabuhan belum beroperasi optimal,” imbuh Aryo.

 

Nelayan Diabaikan

Anggota Komisi IV DPR RI Luluk Nur Hamidah mengkritik sikap pemerintah terhadap nelayan. Menurutnya, pemerintah mengabaikan nasib nelayan di tengah pandemi Covid-19.

“Nasib jutaan nelayan tidak automatically ada di dalam pikiran para pengambil kebijakan,” tegas Luluk.

Luluk lalu membandingkan dengan kebijakan pemerintah terhadap driver ojek online alias ojol. Dia mengatakan kementerian/lembaga berlom-lomba mengalokasikan bansos untuk ojol.

“Tapi tidak ada (K/L) yang berlomba-lomba untuk bisa menyelamatkan para nelayan dan sekotr perikanan yang terdampak langsung dengan Covid-19,” terang Luluk. 

Bahkan KKP yang notabene mengurusi perikanan, menurut Luluk, tak begitu memikirkan nasib nelayan. Salah satu buktinya, ketika Komisi IV DPR rapat kerja (raker) dengan Menteri KKP Edhi Prabowo.

“Ternyata kelompok masyarakat yang akan mendapat bantuan dari refocussing itu ditulis secara jelas adalah ojol,” beber Luluk.

Meski nasib ojol juga harus dipikirkan, mestinya bantuan sosial dari hasil refocussing anggaran KKP itu memprioritaskan “nelayan, atau warga nelayan, atau petambak, atau yang terkait dengan sektor perikanan,” pungkas Luluk.

 

Penulis: Maryono

Editor: Jimmy Radjah

Tagar. #KNTI #Seknas FITRA #Nelayan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 27 November 2020, 19:26 WIB

Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah

Banyak program yang tidak terlaksana karena fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

selengkapnya
Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah
Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya

Jumat, 27 November 2020, 17:12 WIB

Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya