×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Penggunaan Dana Bantuan Akidi Tio Rp2 T Harus Transparan

Kamis, 29 Juli 2021, 20:04 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Penggunaan Dana Bantuan Akidi Tio Rp2 T Harus Transparan

Ilustrasi (Foto: Isttimewa).

Infoanggaran.com, Jakarta  Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan transparan dalam mengelola uang Rp2 triliun bantuan keluarga pengusaha Akidi Tio untuk penanganan Covid-19.

Dia meminta agar pemanfaatan dana tersebut dilakukan secara terbuka.

“Donasi keluarga Akidi Tio dalam jumlah yang besar ini harus dimanfaatkan oleh Pemprov Sumsel secara baik dan benar dengan memperhatikan berbagai macam aspek penanganan kesehatan serta bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak kebijakan PPKM,” kata Ace, Kamis (29/7/2021).

Di sisi lain, Ace juga berharap pemberian bantuan tersebut dapat diikuti oleh pengusaha Indonesia lainnya untuk membantu masyarakat yang terdampak PPKM. Sebab, pemerintah punya keterbatasan dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Menurut Ace, saat ini adalah momentum bagi para pengusaha kaya di Indonesia untuk berkontribusi terhadap sesama.

Senin (26/7/2021) lalu, keluarga mendiang Akidi Tio memberikan dana bantuan senilai Rp2 triliun. Dana tersebut diserahkan langsung oleh Hardi Darmawan yang merupakan dokter keluarga almarhum Akidi kepada Kapolda Sumsel Irjen Eko Indra Heri.

Menantu Akidi Tio, Rudi Sutadi, mengatakan bahwa uang itu merupakan tabungan dari mertuanya semasa hidup. Sebelum meninggal pada 2009 lalu, Akidi sempat berpesan kepada anak dan menantunya agar menyalurkan dana yang dikumpulkan tersebut ketika dalam keadaan sulit, sehingga bisa membantu warga yang membutuhkan.

"Jadi uang itu sebetulnya bukan kami yang kumpulkan. Uang itu Bapak kumpulkan sendiri dan minta kami salurkan saat kondisi sulit, agar membantu warga, sehingga wasiat tersebut kami jalankan," kata Rudi, Rabu (28/7/2021).

Bantuan semacam ini dikategorikan sebagai hibah dan sudah ada ketentuan hukumnya. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. Lalu ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Administrasi Pengelolaan Hibah.

Jika penerima hibah adalah Polda Sumatera Selatan, maka mereka akan menyusun naskah hibah atau dokumen pemberian hibah. Setelah ada perjanjian hibah, maka akan dilakukan registrasi di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Palembang untuk selanjutnya diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Kendati demikian, hingga saat ini belum ada keputusan untuk penggunaan anggaran tersebut.

Tagar. #BantuanCovid-19 #Pemprov Sumsel #Akidi Tio #DPR RI #transparansi

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19