×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Penertiban PPKM dan Percepatan Vaksinasi Wewenang Kepala Daerah

Senin, 19 Juli 2021, 17:17 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Penertiban PPKM dan Percepatan Vaksinasi Wewenang Kepala Daerah

Ilustrasi (Foto: Pixabay)

Infoanggaran.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri menyatakan bahwa penertiban pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat merupakan kewenangan kepala daerah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) bernomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat. SE tersebut ditandatangani pada 18 Juli 2021 dan ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota di seluruh Indonesia.

SE tersebut memberikan wewenang sekaligus memerintahkan kepada daerah, baik gubernur, bupati/wali kota untuk mengambil kebijakan PPKM demi mencegah penyebaran Covid-19 dan percepatan pemberian vaksin bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan kesehatan/keselamatan rakyat.

“Kepala daerah mengevaluasi secara reguler penertiban pelaksanaan PPKM di wilayahnya untuk mengetahui efektivitasnya menekan penularan kasus Covid-19,” tulis beleid itu dikutip dari laman Kemendagri, Senin (19/7/2021).

Kedua, memerintahkan jajaran Satpol PP di daerah masing-masing untuk mengutamakan langkah-langkah yang profesional, humanis dan persuasif dalam pelaksanaan PPKM pada beberapa tahapan.

“Pertama, penertiban pelaksanaan PPKM sebagaimana yang telah diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang PPKM. Kedua, penegakan hukum/disiplin yang tegas namun santun dan simpatik bagi masyarakat yang melanggar ketentuan PPKM dan dilarang menggunakan kekerasan yang berpotensi pelanggaran hukum,” tulis kebijakan itu.

Selain itu, unsur pimpinan daerah juga diminta agar selalu berkoordinasi dengan TNI dan Polri. "Dalam pelaksanaan di atas, agar tetap bersinergi dengan jajaran TNI/Polri dan unsur Forkopimda lain yang terkait," bunyi poin 2 huruf c dalam SE itu.

Selanjutnya, kepala daerah juga diminta untuk membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi sebagai akibat terkena dampak pandemi Covid-19 dan dampak pelaksanaan PPKMn. Antara lain dengan memberikan masker, hand sanitizer, bantuan sembako dan suplemen makanan sehat, disesuaikan dengan kondisi/kemampuan keuangan daerah.

Kemudian, terkait pelaksanaan percepatan pemberian vaksinasi bagi masyarakat, kepala daerah diberikan kewenangan untuk melakukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan daerah.

"Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin; dan memerintahkan kepada Dinas Kesehatan untuk tidak menyimpan/menimbun stok vaksin dan segera menyuntikkan vaksin kepada masyarakat sesuai skala prioritas," bunyi poin 4 huruf a dan b SE tersebut.

Lalu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan PPKM dan vaksinasi, kepala daerah juga diminta untuk melakukan sosialisasi penerapan 5M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas) secara masif kepada masyarakat. Kemudian, mendistribusikan masker kepada masyarakat luas dengan menggunakan anggaran yang tersedia.

“Kepala daerah agar melaporkan pelaksanaan Surat Edaran Menteri tersebut kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri,” tulis SE tersebut.

 

Tagar. #PPKM Darurat #kepala daerah #kemendagri #PPKM

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19