×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Penanggulangan HIV/AIDS di Banjarmasin Nyaris Vakum

Kamis, 02 September 2021, 14:31 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Penanggulangan HIV/AIDS di Banjarmasin Nyaris Vakum

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Sepanjang 2020 hingga 2021 kegiatan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan nyaris vakum.

Berdasarkan pantauan dari beberapa LSM dan pegiat HIV/AIDS di Kota Banjarmasin, kegiatan terakhir yang diketahui adalah Voluntary Counselling and Testing atau VCT Mobile yang dilaksanakan pada Juni 2021.

Karena Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin berfokus pada pengganggulangan Covid-19. Sementara itu, Komisi Penanggulangn AIDS (KPA) Kota Banjarmasin sejak tahun 2018 sudah tidak berfungsi,” tulis Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalimantan Selatan dalam keterangan yang diterima Infoanggaran.com, Kamis (2/9/2021).

Hal ini mempengaruhi proses koordinasi penanggulangan HIV/AIDS antara pemerintah dan organisasi pendamping dan penjangkau ODHA/ODHIV.

Di sisi lain, berdasarkan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 30 Agustus 2021, Kota Banjarmasin menempati posisi tertinggi kasus HIV/AIDS.

“Sebanyak 75 persen kasus HIV/AIDS atau 2514 dari total 3319 kasus di Provinsi Kalimantan Selatan ada di Banjarmasin,” tulis keterangan itu.

Penambahan kasus HIV/AIDS di Kota Banjarmasin 15-20 kasus per tahun 2020 dan paling banyak terjadi di usia produktif yaitu 20-29 tahun. Namun, tidak diimbangi dengan penanggulangan yang memadai.

Di dalam RKPD tahun 2020 hanya ditemukan kegiatan screening HIV pada populasi beresiko dengan indikator capaian 100 persen, tetapi tidak ditemukan adanya alokasi anggaran.

Sementara itu, upaya penjangkauan dan pendampingan yang ujung tombaknya ada pada LSM atau organisasi berbasis komunitas HIV/AIDS juga tidak memiliki alokasi anggaran yang tetap,” tulis keterangan itu. 

Selama ini dukungan untuk penjangkauan dan pendampingan berasal dari dukungan donor internasional. Namun dukungan ini juga semakin berkurang dan pada 2023 dukungan ini akan berakhir total.

 

Penangulangan Minim

Sebelumnya pada 1 Desember 2019, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Machli Riyadi telah menandatangani deklarasi untuk mengakhiri epidemi AIDS hingga tahun 2030 dalam The Indonesia AIDS Conference di Kota Bandung.

Di laman Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin 2019 disebutkan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka program pengendalian HIV/AIDS di Kota Banjarmasin. Kegiatan tersebut seperti, layanan mobile VCT HIV/AIDS, survei tingkat pengetahuan pada anak usia >14 tahun, penjangkauan populasi risiko tinggi dan pemetaan populasi penderita HIV/AIDS.

Kemudian kegiatan lainnya, sosialisasi pencegahan HIV/AIDS, kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu), peningkatan peran KPA dan LSM, termasuk beberapa upaya untuk mengembangkan program pencegahan HIV/AIDS.

Namun berdasarkan pengamatan Koalisi, penandatanganan deklarasi tersebut tidak diiringi dengan proses dan implementasi yang sesuai dalam hal penanggulangan HIV/AIDS.

 

Rekomendasi

Untuk itu Koalisi Peduli HIV/AIDS Kalimantan Selatan merekomendasikan, pemerintah daerah (Pemda) harus memprioritaskan upaya penanggulangan HIV/AIDS dalam kebijakan pembangunan daerah dan menyediakan alokasi anggaran yang memadai.

Kemudian, perlu untuk mengaktifkan kembali Komisi Penanggulan HIV/AIDS Kota Banjarmasin dengan memastikan keterwakilan setiap pemangku kepentingan termasuk keterwakilan LSM ataupun organisasi yang berbasis komunitas HIV/AIDS.

Pemerintah harus menyediakan alokasi anggaran untuk penjangkauan dan pendampingan yang dapat diakses oleh organisasi yang berbasis komunitas HIV/AIDS melalui skema program ataupun skema hibah,” tulisnya.

Selain itu, Pemda perlu memastikan ODHA/ODHIV juga dapat mengakses bantuan sosial atau bantuan–bantuan pemerintah lainnya dalam kerangka pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Lalu, perlu meningkatkan kampanye dan pendidikan untuk mengikis stigma dan diskriminasi pada ODHA/ODHIV.

Terakhir, mendekatkan Layanan ARV pada Fasyankes Tingkat I untuk memudahkan ODHA/ODHIV dalam mengakses layanan pengobatan antiretroviral (ARV) dan mencegah terjadinya lost to follow up.

Tagar. #Banjarmasin #penanggulangan HIV/AIDS #HIV/AIDS #Pemda Kalsel

Artikel Lainnya

Rabu, 15 September 2021, 10:53 WIB

Audit Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19 di Jember Seharusnya oleh BPK

Pembentukan Tim Komunikasi Audit guna memeriksa dugaan penyalahgunaan anggaran Covid-19 Rp107 miliar tidak punya dasar hukum yang jelas.

selengkapnya
Audit Dugaan Penyalahgunaan Dana Covid-19 di Jember Seharusnya oleh BPK
33 Anggota DPRD DKI Resmi Interpelasi Anies

Kamis, 26 Agustus 2021, 19:30 WIB

33 Anggota DPRD DKI Resmi Interpelasi Anies