×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Penanganan Covid-19 Berpotensi Rugikan Negara Rp2,94 Triliun

Selasa, 14 September 2021, 19:15 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Penanganan Covid-19 Berpotensi Rugikan Negara Rp2,94 Triliun

Gedung Badan Pemeriksa Keuangan. (bisnis.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan, terdapat potensi kerugian negara sebesar Rp 2,94 triliun dalam program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada 2020.

“Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp2,94 triliun,” jelas Ketua BPK Agung Sampurna secara virtual, Selasa (14/9/2021).

Agung membeberkan, permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3e (ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan).

Menurut dia, pemeriksaan tersebut ditemukan usai BPK melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap 27 kementerian/lembaga, 204 pemerintah daerah, serta 10 BUMN dan badan lainnya.

Dalam pemeriksaan PC-PEN selama 2020 tersebut, BPK mengidentifikasi sejumlah masalah terkait identifikasi dan kodifikasi anggaran PC-PEN, serta realisasinya. "Kemudian pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, dan manajemen program dan kegiatan pandemi," imbuh dia.

Agung menegaskan, akuntabilitas dan kepatuhan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam kondisi darurat pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya tercapai.

Terlebih, selama ini pengelolaan keuangan di masa krisis kerap kali memperbesar risiko terjadinya fraud atau kecurangan.

"Dalam kondisi krisis, pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan rentan untuk mengalami situasi yang menyebabkan terjadinya kecurangan,” tukas Agung.



Siapkan Desain

Lebih lanjut, Agung mengatakan bahwa BPK telah memberikan rekomendasi berupa grand design rencana kerja yang jelas dan terukur agar pengelolaan keuangan di masa pandemi lebih akuntabel.

Selain itu, BPK juga meminta pemerintah menyusun identifikasi kebutuhan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19, memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program PC PEN, dan menetapkan kebijakan serta prosedur pemberian insentif bagi pelaku usaha terdampak pandemi.

Kemudian, pemerintah juga diharapkan membuat perencanaan distribusi, pemenuhan distribusi, serta pelaporan distribusi alat kesehatan.

Di samping itu, pemerintah harus melakukan validasi dan pemutakhiran data penerima bantuan by name by addres, serta menyederhanakan proses dan mempercepat waktu penyaluran bantuan kepada keluarga penerima manfaat.

Agung melanjutkan, pemerintah harus terus memperkuat pengawasan dan pengendalian penyaluran dana PC PEN.

"Sejak awal BPK mengingatkan adanya risiko yang perlu diidentifikasi dan dimitigasi agar langkah pemerintah menghadapi pandemi dan memulihkan ekonomi nasional dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, ekonomis, efisien, dan efektif," pungkas Agung.

Tagar. #penanganan covid-19 #anggaran covid-19 #kerugian negara #BPK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak