×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

PEN Tidak Berdampak Signifikan pada Sektor Perikanan

Kamis, 08 Oktober 2020, 20:59 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

PEN Tidak Berdampak Signifikan pada Sektor Perikanan

Ilustrasi (Foto: Tempo.co)

Infoanggaran.com, Jakarta – Ketua Harian DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang memiliki anggaran jumbo ternyata tidak berdampak signifikan terhadap sektor perikanan. Hal tersebut lantaran perikanan belum menjadi sektor prioritas bagi pemerintah.

“Padahal, sektor perikanan memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional karena banyak sektor yang berkaitan dengan perikanan,” kata Dani dalam webinar “Pemulihan Ekonomi Nelayan: Desain Kebijakan dan Prioritas Anggaran”, Kamis (8/10/2020).

Menurut Dani, meskipun sektor perikanan tidak sebesar sektor lainnya, tetapi perikanan termasuk sektor yang independen karena ekspornya lebih besar dibandingkan impor.

“Kita memiliki satu potensi yang besar yang kalau ditingkatkan akan mendapatkan dampak ekonomi dan sosial,” jelasnya.

Kendati demikian, ketua KNTI itu juga menyadari bahwa sektor perikanan masih memiliki banyak tantangan, seperti kemiskinan dan populasi penduduk pesisir yang berada pada kondisi rentan.

“Walaupun pendapatan mereka berada di atas garis kemiskinan, tetapi mereka sangat rentan untuk jatuh miskin,” katanya.

Dia mencomtohkan, jika ekonomi terguncang seperti terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak atau penurunan harga ikan di pasar, nelayan sangat mudah jatuh ke jurang kemiskinan.

Selain itu, ada pula tantangan inovasi di mana sekarang pasar lebih banyak meminta ikan dalam bentuk frozen, sehingga nelayan harus terus berinovasi.

“Karena itu nelayan memerlukan pendampingan dan dukungan dari pemerintah,” tegasnya.

Senada, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Annggaran (FITRA) Gulfino Guevarrato menyarankan perlunya kolaborasi pemda dan pemerintah pusat mengatasi persoalan nelayan, khususnya bagi nelayan tradisional.

“Sebaiknya pemerintah memiliki program prioritas yang fokus menyasar langsung kepada nelayan,” kata Gulfino.

 

Keberpihakan Anggaran

Menanggapi hal tersebut, ekonom Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Adelia Surya Pratiwi berpendapat keberpihakan anggaran tidak bisa dilihat secara parsial saja. Namun harus juga dilihat aspek lainnya seperti infrastruktur. Jadi tidak sebatas melihat anggaran yang berjudul 'perikanan'.

“Sektor perikanan sebenarnya masuk juga di pemda, yang sebetulnya ada juga anggaran untuk sektor perikanan,” kata Adelia.

Terlepas dari itu, Adelia mengakui bahwa perikanan termasuk sektor primer. Untuk tahun ini bertumbuh 2 persen di kuartal III, sementara tahun sebelumnya pertumbuhan berkisar 3-5 persen.

Oleh karena itu, pihaknya berharap dengan adanya PEN bisa menekan dampak pandemi Covid-19 dan ketika pandemi berakhir, diharapkan bisa kembali seperti sediakala. “Secara ekonomi, supply dan demand semua mengalami penurunan,” jelasnya.

Selain itu, dia berharap pemerintah bisa segera memperbaiki data bansos agar bantuan yang diberikan bisa menyasar kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan.

Direktur Perizinan dan Kenelayanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Ridwan Mulyana MT membeberkan beberapa upaya KKP untuk membantu nelayan, seperti menyemprot kapal dan membantu permodalan nelayan.

“Selain itu kami juga menyiapkan BUMN agar bisa menyerap hasil tangkap nelayan,” katanya.

Tagar. #KNTI #nelayan tradisional #kemenkeu #pemulihan ekonomi nasional #perikanan #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 26 Oktober 2020, 14:41 WIB

Menkeu Ungkap Calo Anggaran Berkeliaran di Kemenkeu

Untuk mencairkan anggaran hanya perlu bawa map berisi uang sogokan.

selengkapnya
Menkeu Ungkap Calo Anggaran Berkeliaran di Kemenkeu
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN